Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Muara Perppu KPK

Pertarungan cicak versus buaya jilid III masih belum selesai, konflik yang melibatkan (oknum) KPK dan (oknum) Polri tersebut meyisakan persoalan hukum. Ibarat bara dalam sekam, jika tidak dipadamkan secara utuh maka akan dapat membuat api lebih berkobar.

Persoalan hukum yang dimaksud adalah terkait dengan eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perppu yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo tersebut hingga kini statusnya masih menggantung karena DPR RI belum bersikap secara resmi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR RI harus menyatakan sikapnya terkait Perppu yang telah dibentuk oleh Presiden. Pilihannya adalah menerima atau menolak, jika menerima maka konsekuensinya adalah perppu akan berubah menjadi undang-undang. Segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perppu tersebut mengikat selayaknya undang-undang.

Jika DPR RI menolak perppu tersebut maka konsekuensinya adalah DPR RI bersama Presiden membentuk suatu undang-undang yang menolak perppu tersebut dan juga mengatur akibat-akibat hukum yang telah ditimbulkan perppu selama masa berlakunya. Opsi menerima atau menolak inilah yang harus diambil oleh DPR RI dalam tempo tiga minggu kedepan sebelum memasuki masa reses.

Sikap resmi DPR RI terkait perppu ini sangat penting karena akan menyangkut masa depan KPK, setidaknya sampai pemilihan komisioner baru pada akhir tahun 2015. DPR RI perlu melakukan objektifikasi terhadap perppu yang dibentuk secara subjektif oleh Presiden. Perppu ini akan melewati ujian politik dan hukum dalam tubuh parlemen.

Meskipun pembentukan perppu ini banyak mendapat dukungan dari publik, tetapi secara substansi dianggap masih memiliki kecacatan. Pertama, terkait klasifikasi daruratnya kepemimpinan KPK karena jumlah komisioner aktif hanya tersisa dua orang. Kedua, penghapusan syarat umur maksimal yang dianggap hanya untuk mengakomodir salah satu orang untuk menjadi komisioner KPK.

Kedua hal ini perlu dicermati dalam perppu, jangan sampai kedua hal ini nantinya menjadi bumerang bagi KPK dan pemberantasan korupsi di kemudian hari. Oleh karena itu, DPR RI perlu segera membahas dan mengambil sikap terkait eksistensi dan muara Perppu Nomor 1 Tahun 2015.

Isu pemberantasan korupsi jangan sampai tertutup dengan isu konflik partai politik yang semakin hari semakin menjadi drama turgi tak berujung. Jika untuk konflik partai politik banyak anggota DPR RI berani menggulirkan hak angket, apakah untuk tersendatnya pemberantasan korupsi ini mereka berani menggulirkan hak yang sama? Berani?

Asrul Ibrahim Nur – Research Associate The Indonesia Institute, Center for Public Policy Research. asrul.ibrahimnur@gmail.com

Komentar