Author Archives: Arfianto Purbolaksono

PSBB Memang Bagus tapi Bisa Gagal Total di Tengah Jalan, Penyebabnya Ternyata Sepele

POJOKSATU.id, JAKARTA – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan tepat untuk memutus mata rantai persebaran virus corona atau Civid-19. Akan tetapi, ada sejumlah syarat mutlak yang harus dilakukan dalam pelaksanaannya agar PSBB bisa berjalan efektif. Demikian disampaikan Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2020). “Sudah saatnya menghilangkan ego sektoral dalam melaksanakan ...

Read More »

Hilangkan Ego Pusat dan Daerah Mutlak Diperlukan Implementasi PSBB

AKURAT.CO, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono mengatakan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus didukung dengan solidnya koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusan dan Daerah. Ia berpendapat, soliditas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi jika Kebijakan PSBB ingin berjalan secara efektif. PSBB merupakan langkah alternatif dari Pemerintah Pusat yang secara tegas menolak langkah karantina wilayah ...

Read More »

The Indonesian Institute: Lawan Covid-19 Bukan Hanya Tugas Pemerintah

AKURAT.CO, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono mendorong semua pihak untuk berpartisipasi dan kolaborasi mencegah Virus Corona (Covid-19). Ia berpendapat, sekarang bukan saatnya untuk mempolitisir dan berdebat tentang langkah penanganan virus mematikan ini. Katanya, partisipasi dan kolaborasi merupakan sebuah keharusan di tengah krisis yang terjadi di negeri ini. Namun lanjut Anto, selain mendorong partisipasi dan kolaborasi, Pemerintah harus terlebih dahulu menerapkan prinsip transparansi, ...

Read More »

Rilis Berita The Indonesian Institute: Lawan corona bukan hanya tugas Pemerintah

Jakarta, 20 Maret 2020 Wabah virus covid-19 semakin menyebar dengan cepat di Indonesia. Sampai rilis ini dibuat, tercatat sudah 369 kasus terjadi. Saatnya diperlukan partisipasi dan kolaborasi setiap elemen anak negeri daripada mempolitisir dan berdebat tentang langkah penanganan yang telah dilakukan Pemerintah terhadap virus yang biasa dipanggil corona ini, tukas tukas Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, ...

Read More »

Urgensi Sensus Penduduk 2020 dalam Pemerintahan Terbuka

Tahapan Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020) telah dimulai. Tahapan ini diawali dengan sensus yang dilakukan secara online. Tahap ini dilakukan pada tanggal 15 Februari yang lalu sampai 31 Maret 2020 yang akan datang. Sedangkan, untuk tahap sensus secara offline akan dilakukan serentak pada bulan Juli 2020 mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sensus adalah cara pengumpulan data ...

Read More »

Lagi-lagi Korupsi Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada tersangka Wahyu Setiawan yang tidak lain adalah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 8 Januari 2020 yang lalu. Kasus ini bermula ketika anggota DPR terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Nazarudin Kiemas, meninggal dunia pada Maret 2019. Berdasarkan Pasal 426 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor ...

Read More »

Peringatan Hari HAM

Pada tanggal 10 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia. Peringatan Hari HAM sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengingat pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap HAM. Di Indonesia, peringatan Hari HAM tahun ini menjadi sendu di tengah potret buram belum tuntasnya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kasus-kasus seperti kasus Pelanggaran HAM 1965, Penembakan ...

Read More »

Genderang Persaingan Pemilu 2024

Pada hari Rabu 30 Oktober 2019, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor Dewan Pengurus Pusat PKS. Pertemuan itu kemudian menghasilkan tiga poin kesepakatan. Pertama, mereka sepakat bahwa jalannya demokrasi di Indonesia saat ini butuh check and balances atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR. Kedua, kedua partai bersepakat untuk ...

Read More »

Kontroversi Pengesahan Revisi UU KPK

Pada hari Selasa 17 September 2019 yang lalu, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Terdapat beberapa poin dalam revisi UU KPK tersebut, yaitu Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan melalui izin Dewan Pengawas, penerbitan SP3 (penghentian ...

Read More »

Polusi dan Pengaturan Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta

Selama beberapa pekan terakhir ramai diperbincangkan tingginya polusi udara di DKI Jakarta. Berdasarkan pemantauan dari 30 Juli hingga 5 Agustus 2019, rata-rata indeks kualitas udaranya berada di titik 146,5 US AQI dalam kategori tidak sehat bagi kelompok rentan. Sedangkan berdasarkan penghitungan PM2.5 berada di angka 57,3 µg/m3 dalam kategori tidak sehat. Dengan angka tersebut, Jakarta dinobatkan sebagai salah satu ibu ...

Read More »