The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga dan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Hal ini lantaran Jokowi melihat para jajarannya masih bersikap biasa-biasa saja padahal negara tengah krisis menghadapi pandemi Covid-19. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai, pidato Jokowi seharusnya menjadi cambuk bagi aparatur birokrasi di Indonesia. “Seharusnya pesan ini ditujukan ...

Merdeka.com – Negara tengah menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat para menteri masih bekerja biasa-biasa saja. Dia pun mengancam akan membubarkan lembaga negara dan melakukan reshuffle kabinet. Jokowi bertaruh reputasi politiknya demi 267 juta rakyat Indonesia. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono memotret kekesalan Jokowi dari sisi birokrasi pemerintah. Menteri tak juga ...

AKURAT.CO, Pidato Presiden Joko Widodo ketika sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020, yang menyatakan masih ada pejabat yang bekerja biasa-biasa saja di tengah krisis pandemi COVID-19, seharusnya menjadi cambuk bagi aparatur Birokrasi di negeri ini. Hal itu dikatakan Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Center for Public Policy Research Arfianto Purbolaksono, hari ini. Video yang ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan untuk melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang sedianya akan dilakukan pada periode 16 sampai dengan 18 Juni diundur menjadi tanggal 28 Agustus hingga 3 September 2020. Memperhatikan kondisi dan tahapan dalam Pilkada 2020, salah satu topik ...

INDOZONE.ID – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono, mengatakan peringatan hari Kelahiran Pancasila jangan hanya sebatas seremoni belaka. Apalagi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) seperti saat ini. “Jika saat ini dikaitkan dengan wacana pemerintah mendengungkan ‘new normal’ di tengah pandemi Covid-19, pemerintah seharusnya lebih berani berefleksi dan menata kembali kehidupan ...

Setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Setiap momen peringatan ini pula, acap kali didengungkan persoalan intoleransi yang masih menjadi ancaman bagi Pancasila dan keutuhan persatuan nasional. Bahkan, jika kita membaca kembali pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upacara peringatan Hari Kelahiran Pancasila tahun 2019, Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk saling toleransi dan gotong royong melawan paham ...

AKURAT.CO, Dalam memperingati Hari Kelahiran Pancasila, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengingatkan semua pihak alan pentingnya memanfaatkan momentum New Normal. “New Normal bukan hanya himbauan untuk melaksanakan tatanan kehidupan baru dari aspek kesehatan masyarakat. Lebih jauh, seharusnya ‘New Normal’ dapat dijadikan momentum untuk secara serius mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tata ...

BorneoTimes –  Momen Hari Kelahiran Pancasila jangan sampai hanya sebatas seremoni belaka. Apalagi jika saat ini dikaitkan dengan wacana pemerintah mendengungkan ‘new normal’ di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah seharusnya lebih berani berefleksi dan menata kembali kehidupan berbangsa dengan mewujudkan nilai-nilai Pancasila,” tukas Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dalam keterangan tertulisnya ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memprioritaskan warga yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) presiden. Selain itu, warga yang belum menerima bantuan reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan bantuan pemerintah provinsi juga akan diutamakan. “Karena data yang diluar DTKS ini adalah kelompok yang harus mendapat perhatian, terutama mereka yang sebelumnya tidak miskin ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Persoalan mengenai data penerima bantuan sosial (bansos) terjadi akibat sengkarut pengelolaan data selama ini di Indonesia. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Arfianto Purbolaksono, mengatakan bahwa keberadaan data sering kali diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan. Bahkan, menurut Arifianto, data yang dimiliki oleh pemerintah tumpang-tindih antara satu instansi kementerian dengan kementerian lainnya. ...