The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Kajian Policy Assessment 2026 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang ekonomi kali ini menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim 38 provinsi di Indonesia menggunakan pendekatan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) berdasarkan data terakhir tahun 2025, sekaligus menelaah perkembangan komitmen iklim Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026, dengan mengintegrasikan kerangka eksternalitas, kebebasan ekonomi, dan indeks ND-GAIN sebagai pisau analisis utama. Kajian ini menemukan bahwa kebebasan ekonomi-yang mencakup kepastian hak kepemilikan, kualitas regulasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik-merupakan faktor determinan dalam mendorong kesiapan dan ketahanan iklim provinsi, sebagaimana dibuktikan oleh kinerja provinsi-provinsi di klaster Tinggi (Daerah Khusus Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Aceh, dan Kalimantan Barat), dengan korelasi positif yang sangat kuat antara skor kesiapan iklim dan nilai indeks ND-GAIN (r = 0,981).
Di sisi lain, kajian ini mengidentifikasi berbagai kegagalan institusional yang menghambat ketahanan iklim, mulai dari penyalahgunaan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dan pengabaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), seperti yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, hingga praktik korupsi dan inkonsistensi regulasi di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara, kebijakan iklim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Kebijakan Energi Nasional (KEN), Nilai Ekonomi Karbon (NEK), meskipun telah didasarkan pada kerangka internalisasi eksternalitas negatif yang tepat secara teoritis, masih menghadapi kesenjangan implementasi yang diperparah oleh ketidakpastian pendanaan iklim global akibat krisis geopolitik. Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan dengan perspektif kebebasan ekonomi terkait kesiapan dan kerentanan iklim bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
