Author Archives: Arfianto Purbolaksono

Melawan Politik Uang pada Pemilu 2024

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan kampanye dengan slogan ”Hajar Serangan Fajar”. Slogan ini merupakan respons KPK atas masih tingginya penyebaran politik uang selama pemilu di Indonesia. Menurut KPK, salah satu akar terjadinya korupsi di dalam sistem politik Indonesia adalah praktik politik uang. Oleh karena itu, slogan ”Hajar Serangan Fajar,” merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat ...

Read More »

Menilik Usulan Penundaan Pilkada Serentak 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Rahmat Bagja mengusulkan untuk membahas opsi penundaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal ini karena terdapat sejumlah potensi masalah yang akan muncul apabila Pilkada Serentak dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, yaitu pada 27 November 2024. Rahmat Bagja menyatakan permasalahan pertama yang akan muncul adalah terganggunya tahapan Pilkada Serentak karena pelaksanaannya ...

Read More »

Policy Assessment 2023 – Sosialisasi Peserta Pemilu dalam Kerangka Implementasi PKPU No 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Jelang Pemilu 2024

Gencarnya sosialisasi partai politik (parpol) sebelum jadwal kampanye Pemilu 2024 dimulai sejak bulan November 2023. Hal ini kemudian menimbulkan polemik publik. Sebagian kalangan menilai hal itu berpotensi memunculkan ketidakadilan parpol tertentu berpeluang untuk mencuri start kampanye. Persoalan itu pun disuarakan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang ditindaklanjuti dengan sejumlah pembicaraan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). ...

Read More »

Polemik Penghapusan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Untuk Pemilu 2024

Beberapa waktu ini terjadi polemik di masyarakat terkait kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menghapus ketentuan pembukuan dan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari Peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilu 2024 nanti. Hal ini disampaikan KPU pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ...

Read More »

TII sebut anak muda butuh informasi rekam jejak capres-program partai

Jakarta (ANTARA) – Temuan angket The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menunjukkan bahwa anak muda membutuhkan informasi mengenai rekam jejak calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), calon anggota legislatif (caleg), hingga program partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Manajer Riset dan Program TII Arfianto Purbolaksono mengatakan temuan ini berdasarkan hasil angket yang dilakukan oleh TII pada ...

Read More »

Sistem proporsional terbuka masih menjadi sistem yang baik untuk digunakan dalam Pemilu 2024

Beberapa waktu lalu muncul polemik mengenai sistem pemilihan umum (Pemilu) yang akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Polemik ini  mengemuka setelah Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengaku mendapat informasi tersebut dalam gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka yang tengah dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Informasi ini kemudian direspon oleh delapan fraksi di ...

Read More »

TII: Sistem proporsional terbuka masih baik digunakan di Pemilu 2024

Jakarta (ANTARA) – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono mengungkapkan bahwa sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka masih layak digunakan dalam Pemilu 2024. “Sistem proporsional terbuka masih merupakan sistem yang baik untuk digunakan pada Pemilu 2024,” ujar Arfianto dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu. Hal ini menyusul pernyataan mantan Wakil Menteri ...

Read More »

Tantangan Pendaftaran Bacaleg pada Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan memulai tahapan pendaftaran calon anggota Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, pada tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Anggota KPU RI, Idham Kholik menyatakan bahwa KPU menekankan perihal kelengkapan berkas bacaleg yang diajukan oleh parpol peserta Pemilu (kompas.id, 25/4/2023). Namun, ...

Read More »

Urgensi Penataan Regulasi Kampanye di Media Sosial Guna Menangkal Penggunaan Politik Identitas dan Hoaks Pada Pemilu 2024

Pada acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa Pemilu sejatinya adalah ajang untuk menemukan pemimpin terbaik bangsa. Untuk tujuan tersebut, partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, sebagai kendaraan politik para calon pemimpin ke depan diharapkan dapat bersaing dengan beradu gagasan. Wapres berharap parpol tidak menggunakan strategi politik ...

Read More »

Pemerintah Minta KPU Tetap Laksanakan Pemilu Sesuai Jadwal 14 Februari 2024

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berharap Komisi Pemilihan Umum tidak menjalankan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam amar putusannya meminta penghentian dan pengulangan tahapan pemilu. Pemerintah tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan pemilu sesuai jadwal, yaitu 14 Februari 2024. Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani, Jumat (3/3/2023), di Jakarta, mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan telah menekankan dukungannya untuk ...

Read More »