Author Archives: Arfianto Purbolaksono

Sikap Bijak Jokowi Respons Kritik BEM UI Diapresiasi

Jakarta:  Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merespons kritik mahasiswa dengan bijak.  Jokowi dinilai telah menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. “Hal itu dapat menjadi gambaran bahwa kebebasan berekspresi seharusnya dilindungi oleh Negara karena kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia,” kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 30 ...

Read More »

Pengamat apresiasi sikap bijak Presiden respons kritik mahasiswa

Jakarta (ANTARA) – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang merespons kritik mahasiswa dengan bijak karena menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. “Hal itu dapat menjadi gambaran bahwa kebebasan berekspresi seharusnya dilindungi oleh Negara karena kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia,” kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Pernyatan itu dikatakan ...

Read More »

TII Apresiasi Sikap Jokowi dalam Merespons Kritik Mahasiswa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merespons kritik mahasiswa. Sikap presiden dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. “Hal itu dapat menjadi gambaran bahwa kebebasan berekspresi seharusnya dilindungi oleh negara karena kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia,” kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu ...

Read More »

Policy Assessment TII 2021 – Menimbang Manajemen Risiko Pemilu dan Pilkada 2024

Pada 9 Maret 2021, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah sepakat untuk mengeluarkan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menjadi prioritas pada tahun 2021. Konsekuensi dari keputusan tersebut, maka tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat riuh. Pasalnya akan diselenggarakan Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama. Padahal ...

Read More »

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM: Kerusuhan 1998 yang Semakin Terlupakan

Pada tanggal 21 Mei yang lalu, Indonesia memperingati 23 tahun jalannya reformasi. Peristiwa yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi presiden mengawali babak awal masa reformasi. Namun, peristiwa ini  tidak berdiri sendiri, terdapat sejumlah peristiwa yang pada akhirnya menjungkal Soeharto dari singgasana yang telah dikuasai selama 32 tahun, salah satunya peristiwa kerusuhan bernuansa SARA pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta ...

Read More »

Pengamat: Butuh keberanian selesaikan kasus pelanggaran HAM

Jakarta (ANTARA) – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan saat ini butuh keberanian dan komitmen dari Presiden dan DPR RI untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu melalui jalur pengadilan. “Presiden dan DPR seharusnya menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kerusuhan ...

Read More »

Rencana Koalisi Partai Islam di Pemilu 2024

Dua partai politik berbasis massa Islam, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka peluang untuk membentuk koalisi partai politik Islam untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Rencana ini muncul setelah pimpinan pusat kedua partai tersebut bertemu pada hari Rabu (14/4). Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, menyatakan waktu untuk membahas kemungkinan terbentuknya koalisi partai masih ...

Read More »

Kisruh Partai Demokrat

Babak baru konflik Partai Demokrat dimulai setelah kubu Moeldoko melaporkan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk disahkan. Di sisi lain, kubu kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menganggap bahwa hasil kepengurusan KLB ilegal, dan  yakin Kemenkumham akan menolak berkas dari kubu KLB (detik.com, 17/3). Ketika dilihat lebih dalam, konflik yang terjadi di tubuh Partai ...

Read More »

Polemik Revisi UU Pemilu

Polemik tentang revisi Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 2017 tentang  Pemilihan Umum (Pemilu) bergulir setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah menyetujui 33 RUU serta 5 RUU Kumulatif dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Hal tersebut membelah sejumlah fraksi di DPR. Fraksi-fraksi di DPR sebagai representasi partai politik memperdebatkan sejumlah isu dalam revisi UU tersebut. Tarik menarik kepentingan tidak ...

Read More »

Pakar Kritik Rencana Ambang Batas Parlemen 5 Persen di Revisi UU Pemilu

TEMPO.CO, Jakarta – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy, Arfianto Purbolaksono, menilai wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 5 persen dalam revisi UU Pemilu perlu ditinjau ulang. “Karena kenaikan PT akan berkonsekuensi terhadap suara pemilih,” kata Arfianto atau Anto dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 27 Januari 2021. Anto mengatakan, meski wacana tersebut lebih baik dari ...

Read More »