The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Persoalan mengenai data penerima bantuan sosial (bansos) terjadi akibat sengkarut pengelolaan data selama ini di Indonesia. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Arfianto Purbolaksono, mengatakan bahwa keberadaan data sering kali diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan. Bahkan, menurut Arifianto, data yang dimiliki oleh pemerintah tumpang-tindih antara satu instansi kementerian dengan kementerian lainnya. ...

AKURAT.CO, Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, muncul persoalan penyaluran bantuan sosial (Bansos) di sejumlah daerah. Akibatnya, banyak masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono meniliai kondisi tersebut disebabkan karena sengkarutnya pengelolaan data selama ini di Indonesia. Menurut Anto seringkali keberadaan data diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Bahkan data ...

Suara.com – Semrawutnya penyaluran bantuan sosial terjadi di kala pandemi Virus Corona atau Covid-19 menunjukan amburadulnya pengelolaan data yang dilakukan pemerintah selama ini. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research Arfianto Purbalaksono menilai, keberadaan data seringkali diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Bahkan bukan tidak mungkin data antara satu kementerian dengan kementerian lainnya ...

Pada Senin, 13 April 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), meminta data informasi terkait COVID-19, terintegrasi dan terbuka. Penyataan Presiden Jokowi ini merespons adanya kecurigaan adanya pembatasan dan tidak sinkronnya data jumlah kasus COVID-19 di sejumlah daerah. Misalnya, hingga tanggal 13 April, Pemerintah Provinsi Banten, salah satu provinsi dengan ...

INDOZONE.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya sudah sejak awal transparan mengenai data kasus virus corona (Covid-19) di Ibu Kota. Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sama sekali tidak menutupi informasi tentang virus corona. “Kami dari awal selalu transparan. Kami di Jakarta selalu sampaikan dari akhir Februari, awal Maret semua kasus yang ada di Jakarta, disampaikan apa ...

INDOZONE.ID – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta jajarannya untuk mengintegrasikan dan membuka data terkait virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Namun Arfianto menekankan, jangan sampai ada lagi silo mentality (tetutup berbagi informasi) yang pada akhirnya menghambat implementasi keterbukaan data ini. “Pesan Pak Jokowi jelas, yaitu memerintahkan kepada ...

AKURAT.CO, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono mengapresiasi penyataan Presiden Joko Widodo yang meminta jajarannya untuk mengintegrasikan dan membuka data terkait Covid-19 patut diapresiasi. Namun demikian, Arfianto berharap jangan sampai ada lagi silo mentality yang pada akhirnya menghambat implementasi keterbukaan data ini. “Pesan Pak Jokowi jelas, yaitu memerintahkan kepada jajarannya untuk mengimplementasikan keterbukaan data publik dalam penanganan ...

AKURAT.CO, Langkah Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengintegrasikan dan membuka data terkait wabah Virus Corona atau COVID-19 patut diapresiasi. Namun, diharapkan jangan sampai ada lagi silo mentality yang pada akhirnya menghambat implementasi keterbukaan data ini. Hal ini diungkapkan oleh Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono, Jakarta, Selasa (14/4/2020). “Pesan Pak Jokowi jelas, yaitu memerintahkan kepada jajarannya ...

Bisnis.com, JAKARTA – Pemberlakuan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus didukung dengan solidnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, menjelaskan hal ini menjadi syarat mutlak jika kebijakan PSBB ingin berjalan secara efektif. Anto menyatakan saat ini penting menghilangkan ego sektoral dalam pelaksanaan kebijakan ini. Walaupun kebijakan ini diputuskan ...

INDOZONE.ID – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, menilai pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus didukung dengan solidnya koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusan dan Daerah. Hal ini menjadi syarat mutlak jika ingin kebijakan PSBB berjalan secara efektif. “Sudah saatnya untuk menghilangkan ego sektoral dalam pelaksanaan kebijakan ini. Walaupun kebijakan ini diputuskan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah ...