Paste your Google Webmaster Tools verification code here

PSBB Memang Bagus tapi Bisa Gagal Total di Tengah Jalan, Penyebabnya Ternyata Sepele

POJOKSATU.id, JAKARTA – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan tepat untuk memutus mata rantai persebaran virus corona atau Civid-19.

Akan tetapi, ada sejumlah syarat mutlak yang harus dilakukan dalam pelaksanaannya agar PSBB bisa berjalan efektif.

Demikian disampaikan Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2020).

“Sudah saatnya menghilangkan ego sektoral dalam melaksanakan kebijakan ini,” bebernya.

Ia mengakui, bahwa kebijakan PSBB memang ditentukan dan diputuskan oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi, pemerintah daerah juga memiliki memiliki peran seperti yang termaktub dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan diatur dalam PP 21/2020.

Jika melihat dalam kerangka hubungan pusat dan daerah maka kebijakan ini tetap menjalankan prinsip desentralisasi.

“Jangan sampai hal ini memunculkan pandangan bahwa dengan kebijakan ini kembalinya sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat,” katanya.

“Karena dianggap kewenangan hanya tunggal di pemerintah pusat,” papar dia.

Karena itu, ia mengingatkan, dalam implementasi kebijakan PSBB, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus selalu mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Tentunya dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip kesetaraan dalam partisipasi, akuntabilitas, transparansi, serta adanya kepastian hukum,” papar Anto.

Bentuk nyata dari tata kelola situasi saat ini, kata Arfianto, dapat diukur dari masih berjalan atau tidaknya pelayanan publik.

Katanya, jangan sampai kebijakan ini dilakukan tanpa persiapan yang tidak matang.

“Dampaknya akan mengganggu pelayanan publik di masyarakat yang tengah terdampak wabah covid-19 ini,” pungkasnya.

Sementara, Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, tujuan penerapan PSBB adalah untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19.

Sebab, masih banyak Orang Tanpa Gejala (OTG) yang belum menerapakan kebijakan ini secara disiplin.

Demikian disampaikan Achmad Yurianto dalam keterangan pers di Gedung Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (7/4/2020).

“Tujuan dari PSBB adalah betul-betul memberikan jaminan, bahwa rantai penularan Covid-19 ini bisa kita putuskan dengan secara bersama-bersama ,secara disiplin mematuhinya,” ungkapnya.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan ini memaparkan definisi PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta.

“Ini adalah upaya yang lebih berskala besar, terkait dengan himbauan pemerintah untuk tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah,” jelasnya.

Secara tekhnis, contoh penerapan PSBB adalah membatasi kegiatan-kegiatan yang berkerumun.

Baik dengan alasan kesenian, alasan budaya, alasan pertandingan olahraga, ataupun alasan-alasan serupa lainnya.

“Oleh karena itu kita semuanya bersama-sama untuk memutuskan rantai penularan ini,” terang dia.

Karena itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat, khususnya DKI Jakarta, untuk memahami maksud dari penerapan PSBB ini.

“Bahwa ini dimaknai kita membatasi mobilitas sosial dari setiap orang,” jelas Yuri.

Pria yang akrab disapa Yuri ini menekankan, bahwa PSBB ditujukan untuk melindungi semua mayarakat.

“Dari kemungkinan terjadinya penularan Covid-19 dari orang lain,” pungkasnya.

PSBB Memang Bagus tapi Bisa Gagal Total di Tengah Jalan, Penyebabnya Ternyata Sepele

Komentar