Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Lagi-lagi Korupsi Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada tersangka Wahyu Setiawan yang tidak lain adalah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 8 Januari 2020 yang lalu. Kasus ini bermula ketika anggota DPR terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Nazarudin Kiemas, meninggal dunia pada Maret 2019.

Berdasarkan Pasal 426 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia. Untuk pengganti diatur juga dalam pasal yang sama ayat (3) yang menyatakan calon terpilih anggota DPR yang meninggal dunia diganti oleh KPU dengan calon dari daftar calon tetap (DCT) Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya (beritasatu.com, 11/1).

Dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut, maka KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR terpilih dari dapil Sumsel 1 pada Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon anggota DPR Terpilih di Kantor KPU, Jakarta pada 31 Agustus 2019. Aprilia menggantikan peraih suara terbanyak Nazaruddin Kiemas yang telah meninggal dunia (beritasatu.com, 11/1).

Namun salah satu pengurus DPP PDIP mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) untuk dapat menentukan sendiri secara bebas siapa kadernya yang akan menempati kursi DPR menggantikan Nazarudin. Gayung pun bersambut, MA mengabulkan gugatan tersebut. Penetapan MA itu kemudian menjadi dasar PDIP bersurat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin di DPR. Namun KPU melalui rapat pleno menetapkan Riezky sebagai pengganti Nazarudin. Di sinilah diduga terjadi ‘main mata’ yang bermuara pada praktik suap-menyuap. KPK kemudian melakukan OTT pada 8 Januari 2020. Dalam OTT itu, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku, dan Saeful (detik.com, 22/1).

Melihat adanya nama-nama pejabat dan politisi yang terseret dalam ini, maka dapat kita pahami bahwa kekuasaan memiliki potensi besar untuk disalahgunakan. Sebagaimana pendapat pakar antikorupsi asal Amerika Serikat, Robert Klitgaard (2000) yang menyatakan bahwa korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus ini menggambarkan untuk kesekian kalinya seorang pejabat publik dan aktor politik terlibat dalam persengkongkolan korupsi politik. Definisi korupsi politik sendiri secara sederhana, diartikan sebagai korupsi yang dilakukan oleh orang atau pihak yang memilki posisi politik (Alkostar, 2007). Bentuknya dapat berupa untuk melanggengkan dinasti politik, memperdagangkan jabatan, sogok-menyogok dan lainnya (mediaindonesia.com 23/01/17). Dalam kasus tersangka Wahyu Setiawan, korupsi politik dilakukan dengan bentuk penyuapan.

Penyuapan didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dengan imbalan keuntungan pribadi. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu, pertama, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk mempercepat prosedur yang sesuai dengan hukum. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk mempercepat prosedur yang bertentangan dengan hukum (Aktan, 2015).

Dampak dari korupsi politik dalam kasus ini, pertama, jelas akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan Lembaga Penyelenggara Pemilu. Kedua, akan merusak demokrasi di Indonesia karena saat ini praktik korupsi dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan di dalam sistem demokrasi. Ketiga, menurunkan kualitas lembaga tinggi negara dalam hal ini KPU dalam menjalankan peranannya. Kemudian yang keempat, menurunkan kepatuhan hukum di mata masyarakat.

Melihat persoalan yang terjadi dalam kasus korupsi yang melibatkan pimpinan maupun pejabat lembaga tinggi negara, diperlukan kebijakan anti korupsi guna mengatasi korupsi yang semakin sistemik di negeri ini. Oleh karena itu, pertama, diperlukan revisi terhadap UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Misalnya dengan menambah masa hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Kedua, mendorong partai politik untuk memperkuat komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan memecat anggota maupun pengurus yang terjerat kasus korupsi. Ketiga, bagi pejabat publik melakukan pelaporan dan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), secara berkala. LHKPN diharapkan ke depan, tidak hanya dilaporkan pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Tapi, LKHPN juga dilaporkan secara berkala setiap tahunnya selama masa jabatanya tersebut.

 

 

Arfianto Purbolaksono,

Manajer Riset dan Program

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

arfianto@theindonesianinstitute.com

Komentar