Kemana lagi rakyat harus mencari keadilan, jika para Penegak Hukum justru menjadi mafia hukum, makelar kasus dan mafia peradilan? Beberapa waktu lalu bahkan hingga hari ini media diramaikan oleh pemberitaan ditangkapnya pengacara ‘gaek’ Otto Cornelius (OC) Kaligis atas dugaan kasus suap terhadap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Ditangkapnya OC Kaligis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan Juli 2015 ...

Pertarungan cicak versus buaya jilid III masih belum selesai, konflik yang melibatkan (oknum) KPK dan (oknum) Polri tersebut meyisakan persoalan hukum. Ibarat bara dalam sekam, jika tidak dipadamkan secara utuh maka akan dapat membuat api lebih berkobar. Persoalan hukum yang dimaksud adalah terkait dengan eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 ...

IKRAR kekalahan yang disampaikan pimpinan KPK yang baru atas keputusan pelimpahan kasus dugaan korupsi Komjen Pol Budi Gunawan dari KPK kepada Kejaksaan Agung membuat masyarakat pendukung gerakan antikorupsi kecewa. Optimisme terhadap agresivitas pemberantasan korupsi di bawah formasi pimpinan sementara KPK itu menjadi kabur. Tidak ayal, sikap kritis dan aksi penolakan atas keputusan tersebut menyeruak di antara gerakan masyarakat sipil dan ...

Polemik pengangkatan Kapolri baru telah berlangsung kurang lebih satu bulan lamanya. Salah satu babak yang patut disimak adalah adanya Putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Putusan yang diucapkan pada sidang tanggal 16 Februari 2015 tersebut telah menimbulkan pro kontra yang sangat hebat diberbagai lapisan masyarakat. Salah satu substansi putusan tersebut adalah Hakim ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) menuai polemik.  Hal ini dikarenakan pertama, Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon Kapolri. Kedua, nama Budi Gunawan ...

Awal tahun 2015 sudah menghadirkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Saat DPR RI sedang melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) yang dinominasikan oleh Presiden Joko Widodo, KPK menetapkan calon Kapolri sebagai tersangka korupsi. Penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK kemudian diikuti oleh penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). BW ditangkap ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Budi Gunawan merupakan calon tunggal kepala Kepolisian RI yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 ...

INSTRUKSI Presiden Joko Widodo kepada Mendagri untuk menghapus sebagian besar alokasi dana bantuan sosial di berbagai tingkat struktur pemerintahan secara nasional (Kompas, 22/12) merupakan langkah progresif yang perlu didukung dan diapresiasi. Terlepas apa pun motif, agenda, serta kepentingan di balik instruksi tersebut, penghapusan pos anggaran dana bantuan sosial itu senada dengan agenda pemberantasan korupsi di tanah air. Usul penghapusan tersebut ...

Cara Joko Widodo dalam menyeleksi sejumlah figur untuk diangkat jadi menteri diapresiasi. Karena Presiden RI tersebut meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). “Ini bukti awal Jokowi punya komitmen untuk pemberantasan korupsi,” ujar peneliti The Indonesian Institute, Abd Rohim Ghazali, dalam pesan singkat kepada RMOL (Selasa, 21/10). Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dimulai ...

Kuartal pertama tahun 2013 dunia hukum dikejutkan oleh berbagai kasus yang perlahan-lahan mulai diungkap oleh KPK. Suap terkait impor daging sapi langsung menjerat mantan Lutfi Hasan Ishaq (mantan Presiden PKS) menjadi tersangka. Nasib serupa dialami oleh Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang menjadi tersangka pada kasus gratifikasi terkait pembangunan kompleks olahraga di Bukit Hambalang. Dua kasus ini menjadi ...