Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: kpk

The Indonesian Update — Volume XIV, No.2- February 2020 (English Version)

The February 2020 edition of the Indonesia Update raises a major report on the polemics over the preparations of the Omnibus Law. The Omnibus law itself will not only have an impact on the policies of the Central Government, but also have an impact on the policies that have been formulated by the regional governments. If it is not formed ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XIV, No.1- January 2020 (English Version)

The 2020 January edition of the Indonesian Update raises a main report on  the floods that hit Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) on 1 January 2020.  Vulnerability to the physical and psychosocial health impacts of floods requires appropriate coping strategies by stakeholders. In the economic field, this edition of the Indonesian Update discusses monetary policy that responds to global ...

Read More »

Lagi-lagi Korupsi Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada tersangka Wahyu Setiawan yang tidak lain adalah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 8 Januari 2020 yang lalu. Kasus ini bermula ketika anggota DPR terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Nazarudin Kiemas, meninggal dunia pada Maret 2019. Berdasarkan Pasal 426 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XIV, No.1 – Januari 2020

Update Indonesia edisi Januari 2020 mengangkat laporan utama mengenai musibah banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada saat malam pergantian tahun yang lalu. Kerentanan tehadap dampak kesehatan fisik dan psikososial dari bencana banjir membutuhkan strategi-strategi penanganan yang tepat oleh para pemangku kepentingan. Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang kebijakan moneter yang merespon ketidakpastian ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XIII, No.11 – November, December 2019 (English Version)

The November-December 2019 edition of the Indonesian Update raises the main report on the Provincial Minimum Wages (UMP) in 2020. This theme is very relevant because the regulation on UMP needs to consider a balance between social welfare and the business climate. The minimum wages that are a guarantee for justice for workers are still burdening employers in Indonesia. In ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XIII, No.11 – November, Desember 2019 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi November-Desember 2019 mengangkat laporan utama mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020. Tema ini sangat relevan karena pengaturan tentang UMP perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan sosial sekaligus iklim usaha. Upah minimum yang masih menjadi jaminan bagi keadilan bagi pekerja masih menjadi kemelut yang membebani para pengusaha hingga saat ini di Indonesia. Di bidang ekonomi, Update Indonesia ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XIII, No.10 – October 2019 (English Version)

The October 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the urgency of information disclosure to support the successful implementation of public policies. This theme is very relevant because the discussions on national policies, such as the Corruption Eradication Commission Act (KPK Law), the Land Bill (RUU) on Land, the Minerba Bill, and the Criminal Code Bill ...

Read More »

Kontroversi Pengesahan Revisi UU KPK

Pada hari Selasa 17 September 2019 yang lalu, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Terdapat beberapa poin dalam revisi UU KPK tersebut, yaitu Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan melalui izin Dewan Pengawas, penerbitan SP3 (penghentian ...

Read More »

Tabir Maraknya Korupsi Kepala Daerah

Selama Bulan Ramadhan kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan empat kepala daerah. Keempat kepala daerah tersebut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Keempat kepala daerah yang terjaring OTT tersebut ialah Bupati Buton Selatan, Bupati Purbalingga, Walikota Blitar dan Bupati Tulungagung. Mereka tertangkap OTT KPK saat diduga sedang menerima uang suap dari para kontraktor proyek infrastruktur di ...

Read More »

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Sepanjang tahun 2017 hingga tulisan ini dibuat, kasus korupsi megaproyek penerapan Kartu Tanpa Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) masih belum tuntas. Hingga hari ini kasus ini masih menyisakan berbagai polemik karena di samping nilai kerugiannya yang besar, kasus ini melibatkan banyak sekali nama pejabat pemerintahan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Selain itu kasus ini juga telah menciptakan isu berupa drama ...

Read More »