Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 24 Desember 2024, mengumumkan penetapan tersangka Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto dalam kasus suap yang menjerat eks Calon Legislatif PDI-P 2019, Harun Masiku. KPK mengungkapkan ada bukti peran Hasto pada kasus yang melibatkan mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022, Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ...

The May 2024 edition of the Indonesian Update features a main report regarding Freedom House’s assessment of civil liberties, democracy and Indonesian law in 2023 and 2024. The situation of civil liberties in Indonesia is very dependent on the quality of its legal dynamics. Every effort needs to be made to achieve Indonesia’s identity, which prioritizes the rule of law ...

Update Indonesia edisi Mei 2024 mengangkat laporan utama mengenai penilaian lembaga Freedom House terhadap kebebasan sipil, demokrasi, dan hukum indonesia tahun 2023 dan 2024. Situasi kebebasan sipil di Indonesia sangat bergantung pada kualitas dinamika hukumnya. Segala usaha perlu dilakukan demi tercapainya jati diri Indonesia yang mengedepankan rule of law dengan memenuhi kebebasan sipil untuk mencapai negara yang demokratis. Di bidang ...

The August 2023 edition of the Indonesian Update presents a main report regarding the phenomenon of hijab politics and the information dissemination of elections carried out by female candidates. It is important to push for a revision of PKPU to promote the clarity of rules and legal certainty in information dissemination and campaign arrangements ahead of the upcoming 2024 General ...

Kementerian Keuangan saat ini sedang menyusun aturan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Aturan tersebut nantinya akan dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang bernama PMK Pengelolaan Anggaran. Mengutip dari Kumparan (27/6/2023), rencana aturan baru tersebut disampaikan oleh Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Lisbon Sirait. Aturan baru disinyalir akan membuat anggaran belanja ...

Sejak tahun 2019, terdapat persoalan dalam proses legislasi beberapa undang-undang di Indonesia. Kita masih mengingat masifnya penolakan masyarakat terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Terdapat persamaan pada dua produk hukum tersebut, yaitu proses legislasinya yang dilakukan dalam waktu singkat dan minim partisipasi ...

The May 2022 edition of the Indonesian Update features a major report on the current state of education in Indonesia. One thing that needs mutual attention is the low achievement in the indicators of success in the Program for International Student Assessment (PISA), such as reading, mathematics, and science skills (OECD, 2019). This main report shall also analyze some of ...

Hari, tanggal     : Kamis, 28 Oktober 2021 Waktu                 : 14.00 – 16.00 WIB Tempat               : Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   : “Dinamika Pemecatan dan Penataan Kepegawaian KPK”   Pemecatan terhadap 57 orang pegawai KPK pada 30 September 2021 merupakan salah satu dari efek revisi terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir tahun 2019. Pada awalnya, ...

The October 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the Corruption Eradication Commission (KPK) that named  Deputy Speaker of the House of Representatives (DPR) Azis Syamsuddin a suspect in a corruption case. The Azis case also illustrates the influence of a political official in the handling of corruption cases by anti-corruption institutions in Indonesia. It also ...

Pada hari Sabtu, 25 Spetember 2021 yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Azis diduga memberikan uang pelicin sebesar Rp3,1 miliar kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin untuk mengurus perkara di Lampung ...