Sejak tahun 2019, terdapat persoalan dalam proses legislasi beberapa undang-undang di Indonesia. Kita masih mengingat masifnya penolakan masyarakat terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Terdapat persamaan pada dua produk hukum tersebut, yaitu proses legislasinya yang dilakukan dalam waktu singkat dan minim partisipasi ...

The May 2022 edition of the Indonesian Update features a major report on the current state of education in Indonesia. One thing that needs mutual attention is the low achievement in the indicators of success in the Program for International Student Assessment (PISA), such as reading, mathematics, and science skills (OECD, 2019). This main report shall also analyze some of ...

Hari, tanggal     : Kamis, 28 Oktober 2021 Waktu                 : 14.00 – 16.00 WIB Tempat               : Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   : “Dinamika Pemecatan dan Penataan Kepegawaian KPK”   Pemecatan terhadap 57 orang pegawai KPK pada 30 September 2021 merupakan salah satu dari efek revisi terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir tahun 2019. Pada awalnya, ...

The October 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the Corruption Eradication Commission (KPK) that named  Deputy Speaker of the House of Representatives (DPR) Azis Syamsuddin a suspect in a corruption case. The Azis case also illustrates the influence of a political official in the handling of corruption cases by anti-corruption institutions in Indonesia. It also ...

Pada hari Sabtu, 25 Spetember 2021 yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Azis diduga memberikan uang pelicin sebesar Rp3,1 miliar kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin untuk mengurus perkara di Lampung ...

The September 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the plan of the People’s Consultative Assembly (MPR) to revive the state policy, which is now known as the Principles of State Policy (PPHN). This would certainly be a setback, as in the past, Indonesia had implemented a future development pattern through the GBHN established by the ...

Update Indonesia edisi September 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menghidupkan kembali haluan negara yang kini bernama Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hal ini tentunya menjadi kemunduran, dimana Indonesia pernah menjalankan pola pembangunan berjangka melalui GBHN yang dibentuk oleh MPR. Dan dalam sejarahnya, GBHN dapat dijadikan alasan untuk memakzulkan presiden. Dengan begitu, maka peluang pengulangan sejarah melalui pemakzulan ...

The June 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the Government’s plan to amend the Law (UU) on Taxation. One of the changes proposed by the Government is related to the rate of value added tax (VAT). The increase in the VAT rate is planned to be applied to products such as basic necessities and other ...

Upaya pemerintah dalam menegakkan sistem merit di Indonesia masih diwarnai banyak tantangan. Salah satu potret kinerja yang menjadi catatan merah adalah adanya perilaku korup yang dilakukan oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara. Sebagai garda terdepan pelayanan publik perilaku tersebut harus dikikis. Kajian kebijakan tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), yang berjudul “Upaya Penegakan Sistem Merit Pada ...

The May 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the discussion of the Personal Data Protection Bill (RUU PDP), which is still ongoing today. The discussion regarding the PDP Bill is currently still focused on the institutional status of the Personal Data Protection Authority (OPDP). The debate over the position of the PDP supervisory agency has ...