Cara Joko Widodo dalam menyeleksi sejumlah figur untuk diangkat jadi menteri diapresiasi. Karena Presiden RI tersebut meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

“Ini bukti awal Jokowi punya komitmen untuk pemberantasan korupsi,” ujar peneliti The Indonesian Institute, Abd Rohim Ghazali, dalam pesan singkat kepada RMOL (Selasa, 21/10).

Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dimulai dari Istana dan Kabinet. “Istana mutlak harus bersih dari korupsi, menteri-menteri harus bersih dari korupsi,” tegasnya.

Karena itu, KPK dan PPATK harus berani menyampaikan ke Jokowi siapa-siapa menteri yang tak layak jadi teladan pemberantasan korupsi. Kalau Jokowi tetap mengangkat menteri-menteri itu, kepercayaan publik akan drop dan berdampak buruk bagi perjalanan pemerintahannya.

“Kita dorong KPK punya keberanian menyuarakan kebenaran di hadapan Presiden. Karena saat inilah kesempatan emas untuk pencegahan korupsi,” katanya mengingatkan.

Lebih jauh peneliti senior ini menegaskan, pers, LSM, ormas dan para relawan harus punya suara yang sama dalam mendorong pemerintah untuk memberantas korupsi yang menjadi salah satu masalah utama negeri ini.

“Siapa pun, walaupun keluarga atau kawan sendiri, koruptor tak boleh dibela. Membela atau mendukung koruptor menjadi menteri sama artinya dengan ikut serta merusak negerinya sendiri,” demikian intelektual muda Muhammadiyah yang akrab disapa ARG ini.

Sebelumnya, KPK sudah menyerahkan hasil penelusuran terhadap rekam jejak 43 calon menteri ke Jokowi. Dalam catatannya, KPK memberi tanda merah, kuning, dan hijau kepada nama-nama calon menteri tersebut.

Sumber: Rmol.