Update Indonesia edisi September 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menghidupkan kembali haluan negara yang kini bernama Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hal ini tentunya menjadi kemunduran, dimana Indonesia pernah menjalankan pola pembangunan berjangka melalui GBHN yang dibentuk oleh MPR. Dan dalam sejarahnya, GBHN dapat dijadikan alasan untuk memakzulkan presiden. Dengan begitu, maka peluang pengulangan sejarah melalui pemakzulan ...

The June 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the Government’s plan to amend the Law (UU) on Taxation. One of the changes proposed by the Government is related to the rate of value added tax (VAT). The increase in the VAT rate is planned to be applied to products such as basic necessities and other ...

Upaya pemerintah dalam menegakkan sistem merit di Indonesia masih diwarnai banyak tantangan. Salah satu potret kinerja yang menjadi catatan merah adalah adanya perilaku korup yang dilakukan oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara. Sebagai garda terdepan pelayanan publik perilaku tersebut harus dikikis. Kajian kebijakan tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), yang berjudul “Upaya Penegakan Sistem Merit Pada ...

The May 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the discussion of the Personal Data Protection Bill (RUU PDP), which is still ongoing today. The discussion regarding the PDP Bill is currently still focused on the institutional status of the Personal Data Protection Authority (OPDP). The debate over the position of the PDP supervisory agency has ...

The July 2020 edition of the Indonesian Update raises a major report on government spending policies during the 2019 coronavirus disease pandemic (COVID-19). This topic   has been chosen to respond to President Joko Widodo’s anger, which was sparked by the low realization of government spending to overcome the impacts of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In the field of Law, ...

The February 2020 edition of the Indonesia Update raises a major report on the polemics over the preparations of the Omnibus Law. The Omnibus law itself will not only have an impact on the policies of the Central Government, but also have an impact on the policies that have been formulated by the regional governments. If it is not formed ...

The 2020 January edition of the Indonesian Update raises a main report on  the floods that hit Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) on 1 January 2020.  Vulnerability to the physical and psychosocial health impacts of floods requires appropriate coping strategies by stakeholders. In the economic field, this edition of the Indonesian Update discusses monetary policy that responds to global ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada tersangka Wahyu Setiawan yang tidak lain adalah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 8 Januari 2020 yang lalu. Kasus ini bermula ketika anggota DPR terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Nazarudin Kiemas, meninggal dunia pada Maret 2019. Berdasarkan Pasal 426 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor ...

Update Indonesia edisi Januari 2020 mengangkat laporan utama mengenai musibah banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada saat malam pergantian tahun yang lalu. Kerentanan tehadap dampak kesehatan fisik dan psikososial dari bencana banjir membutuhkan strategi-strategi penanganan yang tepat oleh para pemangku kepentingan. Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang kebijakan moneter yang merespon ketidakpastian ...

The November-December 2019 edition of the Indonesian Update raises the main report on the Provincial Minimum Wages (UMP) in 2020. This theme is very relevant because the regulation on UMP needs to consider a balance between social welfare and the business climate. The minimum wages that are a guarantee for justice for workers are still burdening employers in Indonesia. In ...