Pada Selasa, 30 Mei 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui rapat paripurna telah resmi membentuk Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) (Kompas.com, 31/5/17). Pansus Hak Angket KPK tersebut tetap dibentuk meskipun usulan hak angket terhadap KPK mendapat banyak penolakan, tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari beberapa fraksi di DPR RI sendiri. ...

Pada, Jum’at, 28 April 2017, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun sejumlah fraksi ada yang menolak usulan tersebut, namun sidang paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota dari delapan fraksi di DPR (Kompas.com, 29/4/17). Usulan penggunaan hak angket tersebut pada ...

The initial court session of the case of alleged corruption in the procurement of electronic Identity Card (e-ID) in the period of 2011 to 2012 was held in the Corruption Court at the Central Jakarta District Court. Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) Agus Rahardjo said that he expected no political shocks as a result of the alleged corruption ...

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Laporan utama ...

The arrest of Patrialis Akbar by the Corruption Eradication Commission (KPK) on Thursday, January 26, 2017 has shocked many parties. The credibility of the Constitutional Court (MK) is questioned by the public. What is wrong with MK? What needs to be corrected from the Court? The main report in the February 2017 edition of the Indonesian Update is ”  Correcting ...

Tertangkapnya Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Kamis, 26 Januari 2017 lalu, telah mengejutkan berbagai pihak. Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) pun kembali dipertanyakan publik. Ada apa dengan MK? Apa yang salah dengan MK? Apa yang perlu dikoreksi dari MK? Laporan utama Update Indonesia bulan Februari 2017 kali ini mengangkat judul “Mengoreksi Sistem Seleksi Hakim MK”. Bidang politik ...

Pada hari Kamis, 26 Januari 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, sebagai tersangka kasus suap. Penetapan ini dilakukan setelah Patrialis diperiksa secara intensif pasca ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Rabu, 25 Januari 2017. Patrialis diduga menerima suap sebesar 20.000 USD dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai 2,15 miliar dari pihak ...

This February 2016 edition of the Indonesian Update will raise important themes on several fields. The main report for this edition is “Indonesia Still Needs KPK”. On the economy, it will talk about “Looking at the Debate over Jakarta-Bandung High Speed Railway”. On politics, it discusses “The Revised Law on Terrorism: Efforts against Terrorism in Indonesia”. On social affairs, it ...

Laporan utama Update Indonesia bulan Februari 2016 kali ini mengangkat judul “Indonesia Masih Butuh KPK”. Bidang ekonomi membahas “Melihat Perdebatan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung”. Bidang politik membahas “Revisi UU Terorisme: Upaya Melawan Terorisme di Indonesia”. Bidang sosial membahas “Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan PRT”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintah dan ...

Selasa 9 Februari 2016 vonis terhadap Jero Wacik, tersangka kasus korupsi Dana Operasional Menteri (DOM) dan gratifikasi, telah dibacakan di dalam sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor), Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman kurungan 4 tahun dan ganti rugi sebesar Rp.5,7 miliar kepada Jero Wacik. Putusan pengadilan tersebut jauh lebih ringan jika dibandingkan ...