Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan.

Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) menuai polemik.  Hal ini dikarenakan pertama, Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon Kapolri. Kedua, nama Budi Gunawan merupakan perwira polisi yang dikaitkan dengan kepemilikan rekening gendut.

Kini publik menunggu keputusan Presiden Jokowi, setelah Sidang Paripurna DPR menyetujui penunjukkan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri. Dilematis bagi Presiden Jokowi ketika di satu sisi berhadapan dengan desakkan masyarakat serta KPK untuk mencabut kembali penunjukkan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri. Di sisi yang lain harus berhadapan dengan realitas politik di sekeliling Presiden Jokowi yang menginginkan Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Laporan utama Update Indonesia bulan Januari 2015 kali ini mengangkat judul “Mempertanyakan Komitmen Pemberantasan Korupsi Dalam Pemilihan Kapolri”. Bidang ekonomi membahas “Meraba Kembali IJEPA: Indonesia Untung atau Buntung?”. Bidang hukum membahas “Bom Waktu Skenario Penundaan Pelantikan Kapolri”. Bidang politik membahas “Pertaruhan Generasi Politik”. Serta bidang sosial membahas tentang “Mengupas Capaian MDGs Indonesia”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Update Indonesia Volume IX No 03 Januari 2015 (Bahasa Indonesia)