Maraknya kelompok intoleran dalam melakukan aksi sweeping dan pembubaran acara diskusi di berbagai daerah belakangan ini menunjukkan bahwa eksistensi kelompok ini semakin besar dan makin berkembang pandangan bahwa hanya kelompoknya sajalah yang paling berhak ada di wilayah tersebut. Kasus terbaru adalah pada 9 April 2016 di Makasar dimana kelompok intoleran melakukan aksi pembubaran seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh Lazuardi Athailah ...

Memasuki tahun ke dua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) isu reshuffle kabinet kerja jilid ke dua kembali bergulir. Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan reshuffle kabinet jilid pertama pada Agustus 2015. Kala itu ada enam menteri baru hasil perombakan kabinet, di antaranya Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri PPN/Bappenas Sofyan ...

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selama ini kita kenal adalah sebagai salah satu “penjaga” lingkungan di tempat dan di sekitar sebuah proyek atau kegiatan industri berlangsung. Ada tiga komponen AMDAL itu sendiri yaitu Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pemantau Lingkungan (RPL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL). Jamak juga kita ketahui bahwa dokumen AMDAL ...

Senin (14/03/16) ribuan pengendara angkutan darat yang terdiri dari sopir taksi, metromini, bajaj, dan angkutan kota berunjuk rasa di dekat Istana Negara menuntut agar transportasi berbasis aplikasi (transportasi online) segera ditutup (news.detik.com, 14/03/16). Aksi demonstrasi tersebut dilakukan untuk menolak transportasi online dengan dua alasan. Pertama karena dianggap ilegal. Kedua, karena keberadaan transportasi online berpotensi mematikan bisnis transportasi konvensional yang sudah ...

Pada beberapa tahun mendatang, atau tepatnya sepanjang tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memperoleh bonus demografi (BPS, 2014). Bonus tersebut merupakan situasi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang belum produktif (15 tahun ke bawah) dan jumlah penduduk yang sudah tidak lagi produktif (di atas 64 tahun). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat ...

Kegaduhan beberapa menteri Kabinet Kerja yang belakangan terjadi membuat Presiden geram. Melalui Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP, Presiden Joko Widodo melarang para menteri di Kabinet Kerja untuk tidak lagi rebut di ruang publik, terutama di media sosial (2/3). Para pembantu Presiden yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, malah asyik bersilang pendapat di hadapan publik. Kegaduhan ini mengikutsertakan beberapa menteri, ...

Senin, 22 Februari 2016, Kepolisian Republik Indonesia akhirnya menetapkan FS salah satu anggota DPR RI menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)-nya. Padahal T, PRT yang menjadi korban sudah melaporkan tindak penganiayaan tersebut sejak September 2015 lalu. Namun memang sesuai Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), mengatur pemeriksaan setiap anggota MPR, ...

Selasa 9 Februari 2016 vonis terhadap Jero Wacik, tersangka kasus korupsi Dana Operasional Menteri (DOM) dan gratifikasi, telah dibacakan di dalam sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor), Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman kurungan 4 tahun dan ganti rugi sebesar Rp.5,7 miliar kepada Jero Wacik. Putusan pengadilan tersebut jauh lebih ringan jika dibandingkan ...

Pada permulaan tahun 2016 atau tepatnya pada tanggal 21 Januari, Presiden Joko Widodo secara resmi melakukan groundbreaking pembangunan kereta api cepat yang bekerjasama dengan Tiongkok di kawasan Mandalawangi, Jawa Barat. Dari pembangunan tersebut, kemudian hingga tulisan ini dibuat, isu kereta api cepat masih menjadi bahasan hangat di kalangan masyarakat. Terdapat pihak yang menuding bahwa proses pengerjaan kereta ini seharusnya memerlukan ...

Baru-baru ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka mengeluarkan surat edaran yang berisi agar Jemaat Ahmadiyah meninggalkan Srimenanti, Sungailiat, Bangka, selambat-lambatnya tanggal 5 Februari 2016. Bupati Bangka Tarmizi Saat, mengatakan alasan keluarnya surat edaran tersebut karena adanya keresahan dari masyarakat terkait keberadaan Jemaat Ahmadiyah di wilayah mereka. Masyarakat merasa terganggu karena ajaran tersebut dianggap melanggar Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Ahmadiyah ...