Semua kita kembali sedih dan marah mendengar kabar tentang perkosaan yang menimpa seorang anak berusia 14 tahun berinisial YY di Bengkulu beberapa waktu lalu. YY diperkosa di kampungnya sendiri. Kita semua sedih dan marah, karena YY siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) diperkosa hingga akhirnya meninggal oleh 14 orang yang notabene adalah juga warga kampungnya. Lebih miris adalah karena beberapa di ...

Pada 22 April yang lalu, Perjanjian Paris ditandatangani oleh 177 negara. Perjanjian yang disetujui oleh 196 negara ini dibentuk di bawah naungan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Desember 2015. Sejauh ini, baru 15 negara yang telah meratifikasi. Perjanjian baru dapat efektif berjalan setelah diratifikasi oleh 55 negara anggota UNFCCC yang mewakili 55% dari emisi GRK global. ...

Seiring pesatnya perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, di negara atau kota-kota besar, telah muncul masalah penyediaan lahan bagi aktivitas-aktivitas tersebut. Untuk mengatasi hal itu maka menurut teori perencanaan kota diperlukan pemekeran wilayah. Alternative pertama melakukan pemekaran ke daratan atau pemekaran secara vertikal yakni dengan mendirikan gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah susun. Apabila pemekaran ke daratan ini sudah tidak ...

Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) kembali menjadi topik hangat pembicaraan publik. Kali ini isu penghapusan AMDAL kembali mencuat setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama atau Ahok mengusulkan pemerintah pusat untuk menghapuskan AMDAL dalam izin mendirikan bangunan (Kompas.com, 02/04/16). Dengan usulan ini, setidaknya sudah sebanyak tiga isu yang dilontarkan oleh pejabat publik untuk mengeliminasi syarat pendirian bangunan di tanah air. ...

Maraknya kelompok intoleran dalam melakukan aksi sweeping dan pembubaran acara diskusi di berbagai daerah belakangan ini menunjukkan bahwa eksistensi kelompok ini semakin besar dan makin berkembang pandangan bahwa hanya kelompoknya sajalah yang paling berhak ada di wilayah tersebut. Kasus terbaru adalah pada 9 April 2016 di Makasar dimana kelompok intoleran melakukan aksi pembubaran seminar pendidikan yang diselenggarakan oleh Lazuardi Athailah ...

Memasuki tahun ke dua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) isu reshuffle kabinet kerja jilid ke dua kembali bergulir. Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan reshuffle kabinet jilid pertama pada Agustus 2015. Kala itu ada enam menteri baru hasil perombakan kabinet, di antaranya Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri PPN/Bappenas Sofyan ...

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selama ini kita kenal adalah sebagai salah satu “penjaga” lingkungan di tempat dan di sekitar sebuah proyek atau kegiatan industri berlangsung. Ada tiga komponen AMDAL itu sendiri yaitu Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pemantau Lingkungan (RPL), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL). Jamak juga kita ketahui bahwa dokumen AMDAL ...

Senin (14/03/16) ribuan pengendara angkutan darat yang terdiri dari sopir taksi, metromini, bajaj, dan angkutan kota berunjuk rasa di dekat Istana Negara menuntut agar transportasi berbasis aplikasi (transportasi online) segera ditutup (news.detik.com, 14/03/16). Aksi demonstrasi tersebut dilakukan untuk menolak transportasi online dengan dua alasan. Pertama karena dianggap ilegal. Kedua, karena keberadaan transportasi online berpotensi mematikan bisnis transportasi konvensional yang sudah ...

Pada beberapa tahun mendatang, atau tepatnya sepanjang tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memperoleh bonus demografi (BPS, 2014). Bonus tersebut merupakan situasi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang belum produktif (15 tahun ke bawah) dan jumlah penduduk yang sudah tidak lagi produktif (di atas 64 tahun). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat ...

Kegaduhan beberapa menteri Kabinet Kerja yang belakangan terjadi membuat Presiden geram. Melalui Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP, Presiden Joko Widodo melarang para menteri di Kabinet Kerja untuk tidak lagi rebut di ruang publik, terutama di media sosial (2/3). Para pembantu Presiden yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, malah asyik bersilang pendapat di hadapan publik. Kegaduhan ini mengikutsertakan beberapa menteri, ...