ASEAN Economic Community (AEC) atau yang lebih akrab disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN akan segera dimulai dalam hitungan hari, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2015. Berdasarkan sejarah terbentuknya, AEC pertama kali diinisiasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tahun 1997 di Kuala Lumpur di mana pada waktu itu para pemimpin negara-negara ASEAN memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, makmur, ...

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MKD dibentuk dengan tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut, MKD ...

Hampir tiga pekan ini nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto menjadi pembicaraan publik. Bahkan kecaman, desakan mundur hingga pemecatan Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggema di dunia maya. Salah satunya terlihat di situs change.org dimana terdapat 87.081 orang (hingga 7 Desember 2015) yang menandatangani petisi agar Setya Novanto dipecat sebagai Ketua DPR. Skandal yang menyeret nama Setya Novanto ...

Setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Penetapan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional. Jika ditilik dari sejarahnya, tanggal 25 November juga adalah hari kelahiran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Tak bisa disanggah, bahwa guru adalah faktor kunci keberhasilan sebuah sistem pendidikan. Dan sistem pendidikan itu sendiri, secara ringkas bisa dikatakan adalah ...

Di negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan berpendapat menurut Jimly Asshiddiqie merupakan salah satu roh dan pilar tegaknya sistem demokrasi. Kebebasan berpendapat merupakan prasyarat mutlak agar rakyat dapat memainkan peran terbaiknya dalam sistem demokrasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Jika tidak ada kebebasan, apapun alasan pengkebiriannya, maka tak akan ada demokrasi (www.jimly.com). Oleh sebabnya kebebasan berpendapat ditempatkan sebagai salah satu hak ...

Kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan minimnya infrastruktur merupakan sedikit potret dari realitas pembangunan yang terjadi di kawasan perbatasan. Kondisi yang memaksa penduduk menjadi terisolir sudah berjalan dalam jangka waktu yang tidak sebentar di daerah tersebut. Tidak heran jika acapkali dijumpai sumber daya yang tersedia di wilayah perbatasan tidak dapat digunakan secara optimal. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan ...

Permasalahan sampah di DKI Jakarta, menjadi perhatian publik beberapa waktu terakhir ini. Sampah banyak menumpuk di sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Hal ini dikarenakan terjadinya larangan truk sampah dari DKI Jakarta menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Larangan beroperasinya truk sampah memunculkan perseteruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dengan DPRD Kota Bekasi terkait Tempat ...

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) merilis data luas lahan terbakar periode Juli hingga Oktober 2015 yaitu seluas lebih dari 2 juta hektar, dengan perbandingan lahan gambut sekitar 30 persen dan non gambut sisanya. Dari data tersebut 832.99 hektar terjadi di Sumatera, 806.817 di Kalimantan dan 353.191 di daerah Papua. Luas daerah yang sangat luas yang tentunya menimbulkan dampak yang ...

Secara konstitusional, memang benar bahwa bela negara termasuk salah satu pilar kita dalam bernegara. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan ...

Untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri akibat terpaan ketidakpastian situasi global, terhitung mulai tanggal 9 September 2015 pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang dijuluki dengan paket September 1. Tidak hanya berhenti di paket pertama saja, pemerintah kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan kembali paket kebijakan tahap 2 dan juga 3. Berdasarkan fokus kebijakan yang diambil, utamanya pada paket pertama dan kedua, terlihat ...