Wacana

Media Harus Giat Dorong Pengesahan RUU P-KS

Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) benar-benar tertunda pada periode lalu. RUU tersebut tetiba mandeg dengan iming-iming janji akan dibawa ke periode 2019-2024 dengan sistem carry over. Pasalnya, kekhawatiran berbagai pihak memang menemui jawabannya; keputusan tersebut terlihat amat keletihan dengan berbagai tekanan masyarakat yang hadir, baik mendorong maupun menolak rancangan peraturan tersebut. Dinamika perdebatan mengenai RUU tersebut memang bukanlah ...

Read More »

Wajah Baru KPK, Dewan Pengawas, dan Harapan yang Pupus di Ujung Wacana Perppu

Memasuki akhir tahun 2019, persoalan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terlihat gencar dibicarakan dan belum usai memenuhi ruang-ruang perdebatan publik. Hal ini nampaknya akan semakin mengeruh seiring dengan pupusnya berbagai harapan masyarakat, di balik sikap Presiden Jokowi yang cenderung tidak konsisten dan urung menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap UU tersebut. Jika mencoba menilik kronologi peristiwa beberapa bulan sebelumnya, ...

Read More »

Genderang Persaingan Pemilu 2024

Pada hari Rabu 30 Oktober 2019, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor Dewan Pengurus Pusat PKS. Pertemuan itu kemudian menghasilkan tiga poin kesepakatan. Pertama, mereka sepakat bahwa jalannya demokrasi di Indonesia saat ini butuh check and balances atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR. Kedua, kedua partai bersepakat untuk ...

Read More »

Mencermati Susunan dan Arah Kinerja Kabinet Baru

Masa transisi menuju era Jilid II Presiden Joko Widodo atau Jokowi diwarnai sejumlah demonstrasi. Rangkaian kritik tajam terlontar dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, beberapa kebijakan yang diambil pemerintah belum sepenuhnya melibatkan publik. Komunikasi publik menjadi salah satu catatan merah. Belum lagi, kasus korupsi yang kembali menyeret menteri dengan kinerja yang dinilai cukup baik. Tugas besarpun menanti kabinet baru “Indonesia Maju” ...

Read More »

Bahaya Laten Pendengung pada Demokrasi

Dimulainya pemerintahan yang baru pada Minggu (20/10) kemarin tidak bisa dilepaskan dari momen elektoral yang mendahuluinya. Di masa elektoral tersebut, perdebatan begitu intens dan masuk ke berbagai ranah termasuk media sosial. Perbincangan di ruang media sosial kala itu kian hangat dengan kehadiran pendengung yang saling melempar argumentasi, yang tak jarang dibalut oleh disinformasi dan misinformasi. Kehadiran pendengung (sebutan lain buzzer) ...

Read More »

Menyoal Inklusi dan Literasi Keuangan

Pasca resmi terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024, Joko Widodo-Maruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) mempunyai agenda pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar, yakni akses dan edukasi keuangan atau disebut inklusi dan literasi keuangan di tengah bergulirnya ekonomi digital yang tumbuh dengan pesat. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi ...

Read More »

Membuka Kerangkeng “Yang Terpinggirkan”

Keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan jiwa tampak begitu terang. Dalam buku Social Inclusion and Mental Health (Boardman dkk., 2010), kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah diidentifikasi memiliki risiko masalah kesehatan jiwa lebih tinggi ketimbang kelompok pendapatan lainnya. Pada anak-anak, prevalensi masalah kesehatan jiwa bahkan tiga kali lipat lebih tinggi antara rumah tangga kaya dan miskin (Green dkk., 2005). Lebih jauh, orang ...

Read More »

Meluruskan “Gagal Paham” RKUHP

Aksi demonstrasi yang terjadi pada hari Senin dan Selasa tanggal 23 dan 24 September 2019 kemarin, seolah mengingatkan kita pada peristiwa demonstrasi yang nyaris serupa terjadi di 1998. Bedanya, tidak ada tuntutan pelengseran kekuasaan di sini. Hanya ada desakan yang secara umum menuntut pembatalan pengesahan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai ngawur. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), adalah satu ...

Read More »

Kontroversi Pengesahan Revisi UU KPK

Pada hari Selasa 17 September 2019 yang lalu, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Terdapat beberapa poin dalam revisi UU KPK tersebut, yaitu Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan melalui izin Dewan Pengawas, penerbitan SP3 (penghentian ...

Read More »

Mendongkrak Kinerja Kementerian dan Lembaga melalui Restrukturasi Birokrasi

Pemerintahan baru akan segera dibentuk. Presiden Jokowi tengah mempertimbangkan berbagai usulan nama yang masuk. Wacana milenial untuk mengisi jabatan menteri makin berhembus. Namun, kabar yang berkembang tidak berhenti disitu, restrukturasi birokrasi dalam hal ini kementerian juga santer terdengar. Jokowi akan membentuk kementerian baru dan menggabungkan beberapa kementerian dalam kabinet kerja keduanya nanti. Pentingnya Restrukturasi dan Praktik Pada dasarnya restrukturasi merupakan ...

Read More »