Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Prolegnas 2020-2024: Potret Politik Hukum Legislasi yang Acak Kadut

Selasa, 17 Desember 2019 kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, kembali menetapkan dan mengesahkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah untuk tahun 2020-2024. Dari yang terlihat, jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan dan ditetapkan dalam daftar Prolegnas tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan dari periode-periode yang telah lalu.

Jika sebelumnya dapat ditemui jumlah RUU yang ditetapkan dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah untuk tahun 2015-2019 sebanyak 189 RUU, maka dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah tahun 2020-2024, mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 248 RUU atau naik sebesar 31%. Angka ini, menjadi jumlah RUU terbanyak kedua yang sejauh ini pernah ditetapkan dalam sebuah instrumen Prolegnas. Angka yang lebih tinggi, sebelumnya pernah ditetapkan dalam Prolegnas 2005-2009, dengan jumlah RUU sebanyak 284.

Adanya peningkatan angka-angka dalam penetapan tersebut, tentu tidak seketika menjadikan hal ini berkonotasi baik dan berkorelasi langsung dengan peningkatan kinerja lembaga legislator tersebut. Malahan, jika berkaca pada lanskap kinerja legislator selama 15 tahun terakhir ini, jumlah realisasi capaiannya tidak pernah berbanding lurus dengan jumlah peningkatan RUU yang ditetapkan dalam instrumen Prolegnas di tahun-tahun berikutnya.

Dari tahun ke tahun sejak instrumen Prolegnas ditegaskan untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, capaian pembentukan legislasi tidak pernah tercatat mencapai atau memenuhi 50% dari target yang sebagaimana ditetapkan. Bahkan, apabila hanya menggunakan Prolegnas Jangka Menengah, tanpa mengikutsertakan daftar RUU Kumulatif Terbuka sebagai ukuran acuannya, capaian pembentukan legislasi sejauh ini tidak pernah melebihi angka 27%.

Capaian Prolegnas Jangka Menengah 2005-2009 saja misalnya, dari 284 jumlah total keseluruhan RUU yang ditetapkan, hanya 54 RUU atau sebesar 19% saja yang kemudian berhasil disahkan dan diterbitkan menjadi Undang-Undang (Baleg DPR-RI, 2009). Pada periode selanjutnya, dapat diketahui bahwa dari total 262 jumlah RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas Jangka Menengah 2010-2014, hanya sebanyak 70 RUU atau kurang lebih sebesar 27% saja yang berhasil disetujui dan diundangkan (Baleg DPR-RI, 2014).

Adapun pada periode kemarin, alih-alih memenuhi target pembentukan RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019, anggota DPR yang ada justru terlihat lebih banyak mengesahkan 55 RUU kumulatif terbuka, ketimbang fokus merealisasikan daftar RUU Prolegnas tersebut (tirto.id, 30/09). Sementara dari total keseluruhan 189 RUU yang dimasukkan dalam Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019, realisasinya hanya mencapai 36 RUU atau kembali menjadi sebesar 19% yang dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang (kompas.id, 1/11).

Dari pengalaman-pengalaman realisasi ini, dapat diperhatikan bahwa politik hukum legislasi yang selama ini terbentuk dan terealisasikan, selalu abai dengan instrumen-instrumen Prolegnas yang ada. Bahkan dapat dikatakan cenderung acak kadut, jika melihat gambaran utuh dari instrumen Prolegnas yang sejauh ini tersusun, selalu gagal memberikan kejelasan tujuan apa yang sebenarnya hendak dicapai.

Tidak terkecuali pada daftar Prolegnas 2020-2024, yang sayangnya masih memperlihatkan watak kelembagaan DPR yang selama ini lebih cenderung berorientasi dan menggandrungi kuantitas ketimbang kualitas. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan salah satu poin rekomendasi hasil evaluasi kinerja legislasi Baleg DPR RI 2014-2019 tertanggal 6 November 2019, yang justru menyatakan sebaliknya.

Selain itu, hal ini tentunya juga bertentangan dengan semangat pasal carry over dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terbaru, dan tidak sejalan dengan itikad Pemerintah yang hendak menyederhanakan perundang-undangan menjadi satu undang-undang dengan omnibus law.

-Muhammad Aulia Y Guzasiah

Peneliti Hukum The Indonesian Institute

auliaan@theindonesianinstitute.com

Komentar