Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Bayang-bayang Nelayan Lokal dalam Polemik Laut Natuna Utara

Pertemuan antara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Jawa Tengah, dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, memunculkan wacana soal pengisian aktivitas eksplorasi di Laut Natuna Utara oleh nelayan dari pantura (Harian Kompas, 7/1). Wacana ini mencuat di sela-sela arus utama pemberitaan yang lebih gemar mengekspos soal disonansi di antara Presiden Jokowi dan beberapa menterinya dalam menanggapi kasus Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUUF) di Laut Natuna Utara (cnbcindonesia.com, 7/1).

Sedangkan, fokus bahasan pada nelayan lokal di Natuna yang aktivitas melautnya dilakukan di kawasan yang diperbincangakan tersebut, tidak mendapatkan ekspos serupa. Padahal, laporan penelitian dengan judul “Perikanan Natuna dan Kesejahteraan Nelayan Pasca Penerapan Kebijakan IUU Fishing” yang dilakukan oleh Yayasan Strategi Konservasi, sudah menunjukkan banyak kenyataan terang soal kualitas kesejahteraan nelayan di Natuna. Pada laporan tersebut, dinyatakan bahwa nelayan di Natuna mengalami pasang surut dalam menghadapi aktivitas pirate fishing atau poaching yang dilakukan negara asing. Bahkan, kebijakan penenggelaman kapal asing milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun masih menyisakan celah berkaitan dengan kesejahteraan nelayan di Natuna. Walaupun di satu sisi, kebijakan tersebut memang signifikan dalam menurunkan aktivitas pirate fishing atau poaching di laut sekitar Natuna.

Merefleksikan Kembali Perspektif Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara

Cara pandang yang umumnya bermunculan dalam membahas polemik Laut Natuna Utara ialah soal kedaulatan, teritori negara, keamanan, dan patroli laut. Pada dasarnya, cara pandang dan pengelolaan seperti ini memang diperlukan dalam menangani persoalan di kawasan perbatasan negara. Implementasi cara pandang teritorialistik memberikan kepastian, misalnya bagi nelayan Natuna, sampai di titik mana mereka bisa melakukan aktivitas eksplorasi kekayaan laut.

Namun, bila perspektif ini didudukan secara tunggal dan dominan, imbasnya akan menghampiri sisi kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Gambaran dari dua perspektif pengelolaan perbatasan pun sudah pernah dibahas oleh The Indonesian Institute (TII) pada tulisan Wacana di beberapa seri yang lalu, yang pada akhirnya menekankan pentingnya sinergi antar cara pandang dalam mengurusi perbatasan negara.

Pun harus dipahami, bahwa mengetengahkan poin manusia di kawasan perbatasan berarti memahami jikalau persoalan yang mereka hadapi bersifat hari ke hari. Ketersediaan infrastruktur untuk melaut adalah salah satu contoh yang bisa menggambarkan urgensi persoalan di kawasan perbatasan dengan ciri kepulauan, seperti Natuna.

Menginventarisasi masalah nelayan lokal yang sudah dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Natuna menjadi penanda bahwa perspektif human security dalam pengelolaan perbatasan sudah disadari oleh Pemerintah Pusat (kompas.com, 7/1). Namun, tindak lanjut dari proses itulah yang sejatinya memegang peranan sentral.

Penting juga untuk diketahui bahwa pemberian bantuan Pemerintah Pusat pada nelayan Natuna sempat dilakukan sebelumnya. Disayangkan, pada kesempatan tersebut, infrastruktur yang diberikan pemerintah justru tidak terserap secara baik. Penyebabnya adalah ketidaksesuaian. Salah satu yang tercatat ialah soal kondisi fisik kapal pemberian pemerintah yang ternyata tidak sesuai dengan karakter laut di Natuna (Yayasan Strategi Konservasi, 2018). Oleh karena itu, langkah awal pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus diikuti dengan tindak lanjut yang tepat sasaran dan tepat guna.

Selain itu, ada dua catatan terakhir yang juga tidak kalah penting berkaitan dengan polemik Laut Natuna Utara. Pertama, nelayan natuna sedari awal memang tidak bisa dilepaskan dari pusaran isu ini, sebab dampak yang muncul darinya akan lebih cepat menyambangi kalangan nelayan lokal dibandingkan dengan aktor lain, termasuk para pemangku jabatan di Pemerintah Pusat di Jakarta.

Kedua, dengan adanya pernyataan yang mengasumsikan bahwa hadirnya pirate fishing atau poaching adalah konsekuensi dari minimnya aktivitas di Laut Natuna Utara (Harian Kompas, 7/1), maka upaya peningkatan aktivitas nelayan di Natuna menjadi logis untuk digalakkan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam membuat kebijakan. Peningkatan aktivitas nelayan lokal bisa diwujudkan dari program kolaboratif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dalam asumsi yang sama, peningkatan aktivitas nelayan di Laut Natuna Utara juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia dalam urusan tata kelola perbatasan. Hal ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperhatikan kawasan perbatasan secara seimbang, dengan menyinergikan aspek teritorial maupun kesejahteraan warga negaranya.

 

Rifqi Rachman

Peneliti Bidang Politik

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Komentar