The March 2020 edition of the Indonesian Update raises the main report on the discourse on regional head elections with an asymmetrical model. These polemics arose following the idea of the Minister of the Interior (Mendagri) Tito Karnavian to evaluate the implementations of regional head elections (pilkada). The discourse has been discussed since the end of 2019. However, the clarity of ...

Risiko keamanan para tenaga kesehatan saat pandemi virus Corona (Covid-19) menjangkit harus menjadi perhatian. Dilansir dari catatan Kementerian Kesehatan (16/3), telah ada seorang tenaga kesehatan yang terpapar oleh Covid-19 dan kemudian meninggal. Sebagai respons terhadap hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan pelacakan kontak dan mendorong perlindungan diri bagi tenaga kesehatan yang bekerja pada rumah sakit infeksi. Namun, permasalahan tidak berhenti ...

Jakarta, 20 Maret 2020 Wabah virus covid-19 semakin menyebar dengan cepat di Indonesia. Sampai rilis ini dibuat, tercatat sudah 369 kasus terjadi. Saatnya diperlukan partisipasi dan kolaborasi setiap elemen anak negeri daripada mempolitisir dan berdebat tentang langkah penanganan yang telah dilakukan Pemerintah terhadap virus yang biasa dipanggil corona ini, tukas tukas Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, ...

Update Indonesia edisi Maret 2020 mengangkat laporan utama mengenai wacana pemilihan kepala daerah dengan model asimetris. Polemik ini muncul menyusul wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengevaluasi pelaksanan pemilihan kepala daerah (pilkada). Wacana tersebut memang masih diperbincangkan sejak akhir tahun 2019. Akan tetapi, kejelasan arah evaluasinya masih belum muncul hingga saat ini. Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ...

Menjelang pertengahan tahun 2020, tema perbincangan omnibus law  nampaknya kian menghangat.  Terlebih jika hal ini dikaitkan dengan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang per 12 Februari lalu telah dirampungkan oleh Pemerintah dan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas lebih lanjut. Dalam berbagai ruang perdebatan dan pemberitaan, draf RUU ini dapat diperhatikan tidak henti-hentinya dipermasalahkan. Hal ini bahkan ...

Tahapan Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020) telah dimulai. Tahapan ini diawali dengan sensus yang dilakukan secara online. Tahap ini dilakukan pada tanggal 15 Februari yang lalu sampai 31 Maret 2020 yang akan datang. Sedangkan, untuk tahap sensus secara offline akan dilakukan serentak pada bulan Juli 2020 mendatang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sensus adalah cara pengumpulan data ...

Pemerintah Pusat tengah disibukkan dengan persiapan pemindahan ibu kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Kepadatan Jakarta menjadi salah satu alasan dibalik pemindahan ibu kota,  lantaran kepadatan penduduk telah menelurkan berbagai masalah. Belum lagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga terus bergelut dengan pembenahan tata ruang Sejumlah masyarakat antusias menyambut pembangunan ibu kota baru. Berbagai dukungan dari negara lain juga mulai ...

The February 2020 edition of the Indonesia Update raises a major report on the polemics over the preparations of the Omnibus Law. The Omnibus law itself will not only have an impact on the policies of the Central Government, but also have an impact on the policies that have been formulated by the regional governments. If it is not formed ...

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergerak taktis sedari dini dengan mengumumkan nama-nama yang diusung dalam kontestasi Pilkada 2020 mendatang. Pengumuman yang  dilakukan pada Rabu pekan lalu menghasilkan 98 nama dari 49 daerah yang turut melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pengumuman ini adalah gelombang pertama yang akan diikuti dengan pengumuman daerah lainnya. Sosok petahana ...

Update Indonesia edisi Februari 2020 mengangkat laporan utama mengenai polemik dalam penyusunan Omnibus Law. Omnibus law itu sendiri tidak hanya akan berdampak pada kebijakan Pemerintah Pusat semata, namun juga berimbas pada kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah. Jika tidak dibentuk dengan proses yang transparan, serta melibat segenap pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah, maka Omnibus Law dikhawatirkan akan menambah ...