Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Update Indonesia — Volume XIV, No.9 – September 2020 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi September 2020 mengangkat laporan utama mengenai pelanggaran sejumlah bakal calon dalam tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pelanggaran dalam tahapan ini karena adanya kerumunan massa yang mestinya dihindari malah diorganisir, demi menumbuhkan citra calon kepala daerah yang memiliki dukungan kuat. Dari sana terlihat, bahwa protokol kesehatan yang ada di PKPU 6/2020 jo PKPU 10/2020 tidak mampu menjadi instrumen antisipatif penyelenggaraan Pilkada di masa krisis kesehatan.

Di bidang ekonomi Update Indonesia membahas tentang analisis kebijakan stimulus ekonomi terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasca merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Selain itu, kami membahas tentang implikasi pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi pasca diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang keberlanjutan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah peningkatan penyebaran virus COVID-19. Hal ini akan sangat tergantung dari kedisiplinan masyarakat, kepatuhan paslon dan kesiapan penyelenggara terhadap protokol kesehatan. Selain itu, kami membahas tentang Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang disahkan pada 1 September 2020. Terdapat beberapa hal yang setidaknya patut dikhawatirkan dalam proses pembentukannya. Salah satunya terkait proses pembahasannya yang telah mencetak rekor terbaru dalam sejarah pembentukan perundang-undangan.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang pemanfaatan sistem elektronik pemerintah yang telah membawa dampak positif di masa pandemi COVID-19. Sejumlah layanan publik pun kini dapat diakses secara daring. Kendati demikian, fakta di lapangan masih menunjukkan adanya sejumlah layanan publik yang masih harus tertunda dan juga menjadi persoalan yang harus dipecahkan lantaran sistem kerja sif tidak sepenuhnya efektif. Selain itu, kami juga membahas tentang polemik isu kebangkitan PKI. Isu ini menjadi komoditas politik yang dipropagandakan oleh individu atau kelompok tertentu demi memenuhi kepentingan politiknya.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang pentingnya akurasi data COVID-19 menjadi prioritas Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini bertujuan agar pengambilan kebijakan di masa COVID-19 dibuat setepat-tepatnya mendekati kebutuhan publik. Selain itu, kami membahas tentang kebijakan bantuan langsung tunak untuk para pekerja formal selama pandemi COVID-19. Lebih jauh, kami juga membahas tentang potret layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang rentan di tengah pandemi COVID-19.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.05 MB]

Komentar