Kajian tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dengan tema “Menilik Persiapan Jelang Pemilu Tahun 2024 dan Dinamika Kebijakan di Tahun Ketiga Pandemi Covid-19” hadir dengan subtema menarik dan aktual. Di bidang politik, TII mengangkat beberapa topik terkait kebijakan publik di Indonesia, seperti evaluasi terhadap tim seleksi dan proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ...

Harapan untuk memunculkan hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan secara paripurna kepada masyarakat tampaknya sulit untuk terwujud. Beberapa pasal kontoversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sempat ditolak oleh publik pada tahun 2019 ternyata tidak dihapus maupun diubah oleh pembentuk undang-undang. Padahal, terdapat potensi tergerusnya nilai demokrasi dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital ketika pasal-pasal ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) melakukan penelitian secara berkala tentang “Persepsi Anak Muda Terhadap Pemilu 2024”. Tujuan utama penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana preferensi politik anak muda dalam melihat dinamika sosial, politik dan hukum jelang Pemilu 2024. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket (kuesioner). Angket yang digunakan dalam riset ini angket campuran, yaitu ...

Hiruk pikuk politik Indonesia dua tahun jelang Pemilu 2024, dipenuhi oleh wacana pembentukan koalisi dan pencarian kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres). Misalnya saja, pada 12 Mei 2022 yang lalu telah terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu yang berisi Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka bersepakat membentuk koalisi untuk mengusung ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi kajian tengah tahun. Salah satu topik kajian tengah tahun kali ini mengangkat judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka Mendorong Penerapan Data Pemilu Terbuka”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII. Studi ini dilakukan dengan ...

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui tujuh orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027. Kedua belas orang yang ditetapkan oleh DPR RI ini sebelumnya telah melalui serangkaian proses seleksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai ...

Pada pertengahan tahun 2022, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah dimulai. Dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) tertulis bahwa pembangunan IKN dilaksanakan berdasar prinsip kesetaraan, keseimbangan ekologi, ketahanan, keberlanjutan pembangunan, kelayakan hidup, konektivitas, dan kota cerdas. Tertera dalam undang-undang tersebut bahwa prinsip kesetaraan ditujukan untuk menciptakan kota dengan peluang ...

Penetapan empat puluh rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022 membuka lembar baru proses legislasi beberapa regulasi hukum digital di Indonesia. Pada daftar tersebut terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan usulan dari pemerintah. Namun, belum ada ...

The June 2022 edition of the Indonesian Update features a main report on issues related to women’s electability. Although there has been an increase (in which the 2014 election had resulted in 17 percent of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) members being women, while in 2019 the number had reached 21 percent), this has ...

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu nadi ekonomi suatu negara. Ketika terjadi guncangan saat pandemi, perputarannya terganggu dan memiliki efek multipel bagi bidang lain. Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah untuk menopang keberlangsungan hidup UMKM dan juga dampak turunannya, seperti ketenagakerjaan dan iklim perbankan. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri ...