The February 2022 edition of the Indonesian Update features a main report on the conditions of development in the Thousand Islands Regency, which is still lagging behind. At present, the Thousand Islands seem like a stepchild, so there is a gap between the Thousand Islands Regency and the city areas in DKI Jakarta. In the economic sector, the Indonesian Update ...

Update Indonesia edisi bulan Februari 2022 mengangkat laporan utama mengenai kondisi pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu yang masih tertinggal. Saat ini, Kepulauan Seribu terkesan seperti anak tiri sehingga kesenjangan pun terjadi antara Kabupaten Kepulauan Seribu dengan wilayah kota di DKI Jakarta.  Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang penggunaan burden sharing untuk membiayai pemulihan ekonomi akibat COVID-19 sangat berdampak positif. ...

Pada rapat kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 24 Januari 2022, telah memutuskan bahwa pemilihan umum (pemilu) serentak akan jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 (Kompas.com, 24/01/2022). Oleh karena itu, partai politik sudah mulai memanaskan mesin ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) setelah rancangannya disiapkan DPR dan pemerintah dalam waktu yang cepat. Undang-undang a quo disahkan lewat satu ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mendapat persetujuan secara aklamasi oleh para anggota rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022 pada Selasa, 18 Januari 2022 (bbc.com, 18/01/2022). Merujuk ...

Perkembangan dunia saat ini mendorong birokrasi berkembang menjadi organisasi modern yang bekerja secara efisien dan efektif. Diharapkan birokrasi menjadi tangguh serta siap menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Namun, hal ini belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Hal inilah yang kemudian disoroti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu. Dalam pembukaan Musyawarah Nasional Korps Pegawai Negeri (Kopri) yang ke-9, ...

The January 2022 edition of the Indonesian Update features a main report on a number of tariff and price increase policies that have been implemented in early 2022. This is in particular is the increase in tariffs and prices for energy and consumption needs. The increase in tariffs and prices needs to pay attention to people’s purchasing power and macroeconomic ...

Mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang dirilis pada akhir bulan Desember 2021, tertulis bahwa satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% dari kapasitas ruang kelas jika berada di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 atau level 2 dengan memenuhi beberapa syarat. Satuan ...

Resmi disahkan pada Rapat Paripurna ke-13 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa sidang 2021-2022, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kini menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan yang dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, didampingi oleh empat Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Rachmad Gobel, Lodewijk Paulus, dan Muhaimin Iskandar. Resminya RUU IKN menjadi UU IKN menjadi sebuah genderang untuk ...

INDONESIA 2021 The Indonesian Institute tahun ini masih mengangkat tema-tema kebijakan publik dalam konteks pandemi COVID-19 yang memasuki tahun kedua. Selain itu, laporan kebijakan TII tahun ini juga mengulas tentang tahun 2024, di mana Pemilu akan berlangsung dengan keriuhan politik yang sudah bergema jauh sebelumnya. Di bidang ekonomi, INDONESIA 2021 mengangkat topik tentang realisasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan ...

Update Indonesia edisi bulan Januari 2022 mengangkat laporan utama mengenai sejumlah kebijakan peningkatan tarif dan harga yang diterapkan di awal tahun 2022. Terutama kenaikan tarif dan harga untuk kebutuhan energi dan konsumsi. Peningkatan tarif dan harga perlu memperhatikan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi makro, serta para pemangku kepentingan terkait, yang masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang kembali dibahasnya ...