Pers memilki peran yang sangat penting di dalam sebuah negara. Di negara demokrasi, pers menjadi tolak ukur kebebasan bersuara demi kemajuan negara. Hal ini karena pers berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, menjamin kebebasan pers sebagai salah satu elemen penting demokrasi adalah sebuah keniscayaan, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan pers sudah diatur ...

Pekan pertama di bulan Februari merupakan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama atau lebih populer dengan World Interfaith Harmony Week (WIHW). Peringatan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) A/65/PV.34 yang diusulkan pada Sidang Umum PBB pada 23 September 2010 oleh H.M. Raja Abdullah II dari Yordania. Tujuan dari peringatan ini yaitu untuk mendorong ...

Indeks korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) tahun 2022 Indonesia telah dirilis oleh Transparency International (TI). Dengan menggunakan scoring 0-100, Indonesia mendapatkan skor 34. Skor tersebut 4 poin lebih kecil dibandingkan CPI tahun 2021 (detik.com, 1/2/2023). Perolehan skor indeks persepsi korupsi tersebut harus menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan karena akan berdampak pada iklim investasi yang ada di Indonesia. Meskipun hal ...

The January 2023 edition of the Indonesian Update raises a main report on optimism and challenges for the Indonesian economy in 2023. Indonesia may be optimistic due to the achievements it has achieved in 2022. However, there are a number of challenges looming in 2023 that should be watched out for, especially in the monetary and fiscal sectors. In the ...

Salah satu persoalan yang menarik dan sering kali diulas dalam perpolitikan Indonesia adalah mengenai tumbuh suburnya politik keluarga di Indonesia. Secara sederhana, politik keluarga didefinisikan jika terdapat dua atau lebih anggota keluarga yang menduduki jabatan politik (Purwaningsih, 2020). Jika mengacu pada definisi tersebut, maka Presiden Joko Widodo dapat dikategorikan sebagai politik keluarga saat ini. Pertama, Gibran Rakabuming, anak pertama dari ...

Jakarta, 27 Januari 2023 – The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) berkolaborasi dengan Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), Suara Kebebasan dan Center for Peace, Conflict, and Democracy Universitas Hasanuddin mengadakan sebuah diskusi online dengan tema “Unpacking Persepsi dan Partisipasi Politik Anak Muda Jelang Pemilu 2024”. Dalam diskusi ini, Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif TII memaparkan hasil angket ...

Update Indonesia edisi Januari 2023 mengangkat laporan utama mengenai optimisme dan tantangan perekonomian Indonesia tahun 2023. Indonesia boleh optimis karena pencapaian yang telah didapatkan selama tahun 2022. Namun, terdapat beberapa tantangan yang membayangi pada tahun 2023 yang patut diwaspadai, terutama dari segi moneter dan juga fiskal. Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi salah satu agenda penting dan strategis untuk diselesaikan di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 (antaranews.com, 10/1/2023). Pemerintah mengklaim Perppu Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dinyatakan ...

Awal tahun 2023 ini, dinamika politik nasional diwarnai dengan perdebatan terkait kembali digunakannya sistem proporsional tertutup untuk pemilihan legislatif (Pileg). Hal ini dimulai dengan adanya gugatan uji materi terhadap sistem pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang teregistrasi dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022. Uji materi ini diajukan oleh enam orang, yakni Demas Brian Wicaksono ...

Pada 15 Desember 2022 yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) menjadi undang-undang. Pengesahan Omnibus Law Sektor Keuangan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023 (dpr.go.id, 15/12/22). Hasil keputusan tersebut tentunya memperkuat urgensi kemapanan sektor finansial bagi suatu negara dan menjadi optimisme peningkatan ...