The November-December 2022 edition of the Indonesian Update features a main report on the 16-Day  Campaign on Anti-Violence against Women (16 HAKTP). The campaign, which was initiated by the activists from the Center for Women’s Global Leadership Institute in 1991, continues to be coordinated every year as a strategy for organizing individuals and organizations around the world to call for ...

Setelah sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan tiga provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua, pada tanggal 17 November 2022, DPR RI kembali mengesahkan pembentukan provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Untuk itu, tulisan ini mencoba untuk melihat kekuatan partai politik di provinsi baru tersebut berdasarkan hasil pemilu tahun 2019. ...

Update Indonesia edisi November-Desember 2022 mengangkat laporan utama mengenai Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Kampanye yang diinisiasi oleh para aktivis dari Center for Women’s Global Leadership Institute pada tahun 1991 tersebut terus dikoordinasi setiap tahunnya sebagai strategi pengorganisasian individu dan organisasi di seluruh dunia untuk menyerukan pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Di ...

Sejak tahun 2019, terdapat persoalan dalam proses legislasi beberapa undang-undang di Indonesia. Kita masih mengingat masifnya penolakan masyarakat terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Terdapat persamaan pada dua produk hukum tersebut, yaitu proses legislasinya yang dilakukan dalam waktu singkat dan minim partisipasi ...

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada 17 November 2022 mengumumkan untuk merekrut anggota badan ad hoc di tingkat kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK) dan tingkat kelurahan (Panitia Pemungutan Suara/PPS). Rekrutmen PPK berlangsung dimulai pada tanggal 20 November hingga 16 Desember 2022. Sedangkan PPS sejak 18 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 (kompas.com, 17/11). Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia KPU ...

Sepanjang tahun 2022 merupakan prosesi pemulihan ekonomi akibat pandemi. Belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan resesi ekonomi sejak tahun 2020, kini perekonomian Indonesia ikut dihadapkan dengan dinamika perekonomian global akibat konflik yang terjadi yaitu invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini juga ikut mengguncang perdagangan hingga berdampak ke sisi moneter dan sisi fiskal terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia dan berdampak pada ...

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang dilakukan secara tertutup dan tanpa partisipasi publik yang bermakna (meaningful partcipation). Terdapat kecenderungan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik sepanjang tahun 2022. Permasalahan ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi Indonesia 2022. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul “Melihat Penyelenggaraan Keterbukaan Data Pemilu Terbuka Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII. Studi ini dilakukan dengan metodologi kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam ...

Jelang pemilihan umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang, sejumlah partai politik baru mulai mendeklarasikan diri, salah satunya adalah Partai Gelora yang dideklarasikan pada 10 November 2019. Meski demikian, lahirnya partai politik baru tidak menjamin bahwa partai politik tersebut mampu menjadi peserta Pemilu. Melihat fakta bahwa tidak semua partai politik baru dapat menjadi peserta Pemilu, Ahmad Hidayah, peneliti ...

Stunting merupakan ancaman serius bagi pembangunan sumber daya manusia. Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi dan jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Sementara, sejauh ini sudah ada beberapa kebijakan yang secara langsung maupun tidak memiliki kaitan dengan penanganan stunting di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tengah membahas Rancangan ...