Update Indonesia edisi Agustus 2023 mengangkat laporan utama mengenai fenomena terkait politik hijab dan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh kandidat perempuan. Penting untuk mendorong revisi PKPU untuk mendorong kejelasan aturan dan kepastian hukum dalam pengaturan sosialisasi maupun kampanye jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang hambatan non-tarif yang memiliki peran krusial untuk menumbuhkan perdagangan internasional, misalnya pada ekspor dan impor. Semakin kecil hambatan non-tarif, akan berdampak positif terhadap net ekspor, dan akan meningkatkan produk yang lebih bersaing. Selanjutnya, kami juga membahas tentang kelompok usia milenial sering dinilai sebagai generasi yang sulit untuk memiliki properti, misalnya dalam kepemilikan lahan maupun hunian. Pemerintah perlu meningkatkan perlindungan property rights untuk membangun iklim investasi yang sehat, sehingga mendorong ekonomi yang berkelanjutan.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang polemik intimidasi oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kasus hukum di Indonesia. Untuk mewujudkan negara dengan prinsip rule of law, hukum dan penegakannya harus berlaku untuk semua orang, terlepas statusnya di masyarakat. Selanjutnya, kami juga membahas tentang perbandingan pengaturan umur calon presiden dan calon wakil presiden. Penting untuk menentukan kriteria yang jelas untuk calon presiden maupun calon wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan terkait politik lainnya. Karena kecerdasan, pemikiran, dan kapabilitas politik seseorang tidak dapat ditentukan oleh umur semata.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang dampak dari maraknya praktik politik uang yang akan mendorong peningkatan praktik korupsi politik yang dilakukan oleh pejabat publik yang dihasilkan oleh partai politik melalui pemilu. Oleh sebab itu, pada bulan Juli 2023 yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah meluncurkan kampanye dengans slogan “Hajar Serangan Fajar”.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang pembungkaman kebebasan berpendapat dan ekspresi pada masyarakat sipil dapat menjadi hambatan serius terhadap jalannya pembangunan. Selain itu, situasi politik yang tidak pasti, serta tidak adanya kepastian hukum dapat berakibat menurunnya tingkat kepercayaan dunia terhadap pemerintahan yang berjalan, termasuk pada tertutupnya peluang investasi asing.

Selanjutnya, kami juga membahas tentang Pemerataan pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas masih menjadi tantangan dari waktu ke waktu. Kemunculan lembaga pendidikan alternatif maupun lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta perlu didukung untuk ikut berkontribusi dalam upaya mendorong pemerataan pendidikan dan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [543.96 KB]