Wacana Amandemen Kelima terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) kembali bergulir setelah tiga orang ketua umum partai politik mengusulkan untuk melakukan penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka amandemen terhadap konstitusi menjadi satu hal yang harus dilakukan, karena ketentuan terkait dengan masa jabatan presiden sudah diatur pada Pasal 7 UUD 1945. ...

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) menuai banyak penolakan terutama dari kalangan buruh. Pasalnya, dana JHT yang sebelumnya bisa dicairkan setelah seseorang tidak lagi bekerja disuatu perusahaan, kini peraturannya hanya bisa dicairkan ketika pekerja memasuki usia pensiun atau ketika usia 56 tahun. Dana JHT merupakan dana ...

Hari, tanggal : Kamis, 27 Januari 2022 Waktu : 14.00 – 16.00 WIB Tempat : Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi : “Merancang Penghukuman Pelaku dan Pemulihan Korban dalam RUU TPKS”. Pengantar diskusi oleh: 1. Maidina Rahmawati, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform 2. Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Fraksi PDI-Perjuangan 3. Siti Aminah Tardi, ...

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam Diskusi “The INDONESIAN FORUM Seri 81” Hari, tanggal     : Kamis, 2 Desember 2021 Waktu                 : 14.00 – 16.00 WIB Tempat               : Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   : “Rilis Laporan Indonesian 2021: Perkembangan Aktivisme Digital dan Demokrasi di Indonesia”  Jelang akhir tahun 2021, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) ...

Hari, tanggal     : Kamis, 25 November 2021 Waktu                 : 14.00 – 16.00 WIB Tempat               : Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   : “Rilis Laporan Indonesian 2021: Dinamika Kebijakan Publik dalam Konteks Pandemi COVID-19 ”  Jelang akhir tahun 2021, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengeluarkan Laporan Tahunan, INDONESIA 2021. Dalam laporan tahunan tersebut, kami mengangkat ...

Hari, tanggal     : Kamis, 28 Oktober 2021 Waktu                 : 14.00 – 16.00 WIB Tempat               : Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   : “Dinamika Pemecatan dan Penataan Kepegawaian KPK”   Pemecatan terhadap 57 orang pegawai KPK pada 30 September 2021 merupakan salah satu dari efek revisi terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir tahun 2019. Pada awalnya, ...

Hari, tanggal     :  Selasa, 7 September 2021 Waktu                 :  10.00 – 12.00 WIB Tempat               :  Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   :  “Ekosistem Civic Tech dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka dalam Rangka Meningkatkan Integritas Pemilu di Indonesia”   Pemilu berintegritas merupakan sebuah norma global yang mencoba mendorong penyelenggaraan pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan ...

BPS secara resmi mengeluarkan laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal II-2021. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kuartal II-2021 tumbuh sebesar 7,07 persen (yoy). Variabel lain juga menunjukkan adanya perbaikan, misalnya dari sisi ketenagkerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bulan Februari 2021 sebesar 6,26 persen, turun 0,81 persen poin dibandingkan dengan bulan Agustus 2020. Sementara, penduduk yang bekerja sebanyak 131,06 ...

Sudah 20 tahun Pemerintah mengamanatkan otonomi khusus (otsus) kepada Papua yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Otonomi Khusus Papua memberi harapan kepada masyarakat Papua untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat Papua dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Namun, data BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa Papua dan Papua Barat menjadi ...

Kebebasan berekspresi menjadi salah satu isu yang paling mengemuka di tengah refleksi 23 tahun Reformasi di Indonesia. Terlebih, hal ini menjadi keprihatinan bersama ketika maraknya pemidanaan terhadap beberapa aktivis demokrasi yang bersuara kritis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sejatinya diperuntukkan untuk melindungi warga negara di ruang digital. Namun dalam praktiknya, undang-undang tersebut ...