Pada acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa Pemilu sejatinya adalah ajang untuk menemukan pemimpin terbaik bangsa. Untuk tujuan tersebut, partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, sebagai kendaraan politik para calon pemimpin ke depan diharapkan dapat bersaing dengan beradu gagasan. Wapres berharap parpol tidak menggunakan strategi politik ...

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Pemerintah akan memberikan subsidi pembelian motor listrik, masing-masing sebesar Rp7juta per unit per 20 Maret 2023. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan mobilitas pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitasnya dan mengurangi emisi karbon dioksida dalam rangka upaya mengurangi krisis akibat perubahan iklim jalur fiskal. Melihat ...

Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024, sejumlah partai politik mulai menunjukkan sikap terkait kandidat calon presiden yang akan diusung. Sebut saja Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sudah menyatakan sikap mengusung Ganjar Pranowo ataupun Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang mendukung ketua umumnya, yaitu Prabowo Subianto. Meski demikian, dua partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Partai Golongan Karya ...

Masyarakat media sosial beberapa bulan terakhir ini di gegerkan dengan pernyataan dan sikap pribadi seorang influencer atas opininya tentang konsep kehidupan berkeluarga. Influencer tersebut tidak hanya menjelaskan mengenai outlook-nya yang terlihat muda karena belum punya anak namun juga menjelaskan bahwa ketiadaan anak dalam rumah tangga menjadikannya dapat memiliki jam tidur yang lebih lama dan perawatan diri yang lebih baik dari ...

Salah satu persoalan yang menarik dan sering kali diulas dalam perpolitikan Indonesia adalah mengenai tumbuh suburnya politik keluarga di Indonesia. Secara sederhana, politik keluarga didefinisikan jika terdapat dua atau lebih anggota keluarga yang menduduki jabatan politik (Purwaningsih, 2020). Jika mengacu pada definisi tersebut, maka Presiden Joko Widodo dapat dikategorikan sebagai politik keluarga saat ini. Pertama, Gibran Rakabuming, anak pertama dari ...

Pers memilki peran yang sangat penting di dalam sebuah negara. Di negara demokrasi, pers menjadi tolak ukur kebebasan bersuara demi kemajuan negara. Hal ini karena pers berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, menjamin kebebasan pers sebagai salah satu elemen penting demokrasi adalah sebuah keniscayaan, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan pers sudah diatur ...

Pekan pertama di bulan Februari merupakan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama atau lebih populer dengan World Interfaith Harmony Week (WIHW). Peringatan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) A/65/PV.34 yang diusulkan pada Sidang Umum PBB pada 23 September 2010 oleh H.M. Raja Abdullah II dari Yordania. Tujuan dari peringatan ini yaitu untuk mendorong ...

Indeks korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) tahun 2022 Indonesia telah dirilis oleh Transparency International (TI). Dengan menggunakan scoring 0-100, Indonesia mendapatkan skor 34. Skor tersebut 4 poin lebih kecil dibandingkan CPI tahun 2021 (detik.com, 1/2/2023). Perolehan skor indeks persepsi korupsi tersebut harus menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan karena akan berdampak pada iklim investasi yang ada di Indonesia. Meskipun hal ...

Salah satu persoalan yang menarik dan sering kali diulas dalam perpolitikan Indonesia adalah mengenai tumbuh suburnya politik keluarga di Indonesia. Secara sederhana, politik keluarga didefinisikan jika terdapat dua atau lebih anggota keluarga yang menduduki jabatan politik (Purwaningsih, 2020). Jika mengacu pada definisi tersebut, maka Presiden Joko Widodo dapat dikategorikan sebagai politik keluarga saat ini. Pertama, Gibran Rakabuming, anak pertama dari ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi salah satu agenda penting dan strategis untuk diselesaikan di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023. Pemerintah mengklaim Perppu Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat ...