Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Pendidikan Publik

Apakah Pembubaran HTI Melanggar Hukum dan Demokrasi?

Pada Senin, 8 Mei 2017, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengumumkan akan melakukan langkah-langkah hukum untuk membubarkan Organisasi Massa (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI mendapatkan status sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU-00282.60.10.2014 di mana dalam surat Keputusan tersebut ia disebut sebagai perkumpulan yang berstatus badan ...

Read More »

The INDONESIAN FORUM Seri 41 “Konflik Keagamaan dan Hak Asasi Manusia: Pekerjaan Rumah Reformasi yang Belum Tuntas”

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam Diskusi The INDONESIAN FORUM Seri 41 Dengan Tema:”Konflik Keagamaan dan Hak Asasi Manusia: Pekerjaan Rumah Reformasi yang Belum Tuntas” Hari, Tanggal    :Rabu, 24 Mei 2017 Waktu: Jam 14.00  16.00 WIB Tempat    :Ruang Perpustakaan TII, Gd Pakarti Center Lantai 7, Tanah Abang III  No. 23-27 Jakarta Pusat Pengantar diskusi oleh: Lukman Hakim Saifudin (Menteri Agama ...

Read More »

Mengingat Kembali Kasus Pelanggaran HAM Kerusuhan 1998

Pada bulan Mei 1998, tepat 19 tahun yang lalu, telah terjadi peristiwa yang memilukan bagi perjalanan bangsa ini yang dikenal sebagai peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Peristiwa tersebut adalah peristiwa kerusuhan bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang terjadi pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta dan sejumlah kota. Kerusuhan tersebut dipicu oleh tertembaknya empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 ...

Read More »

Menolak Hak Angket terhadap KPK

Pada, Jum’at, 28 April 2017, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun sejumlah fraksi ada yang menolak usulan tersebut, namun sidang paripurna tetap menyetujui usulan hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota dari delapan fraksi di DPR (Kompas.com, 29/4/17). Usulan penggunaan hak angket tersebut pada ...

Read More »

Menyimak Usulan Dana Saksi Pemilu 2019 Melalui APBN

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar saksi saat pemilu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, mengatakan dana yang dibutuhkan untuk membiayai saksi kurang lebih mencapai Rp 1,5 triliun. Dana ini akan dibagi per saksi tiap partai di 600 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. ...

Read More »

Buku dan Kemajuan Indonesia

Menyambut Hari Kartini tahun ini, film Kartini yang diangkat dari sepenggal kisah hidup dan perjuangan Kartini diputar di bioskop. Dari sudut pandang feminis, banyak hal yang bisa dilihat. Poligami, posisi perempuan di dalam adat, perempuan dan agama terutama islam, pendidikan dan sebagainya. Namun yang ingin penulis elaborasi dalam tulisan ini khusus terkait aspek literasi Kartini. Hal ini juga didasari bahwa ...

Read More »

Menyoal Bencana yang Selalu Datang

Berita bencana alam belakangan ramai di media. Indonesia mengalami banyak jenis bencana, seperti banjir, kekeringan, angin topan, tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran, dan sebagainya. Kerugian yang disebabkan oleh bencana bukan hanya materi tapi non materi hingga kematian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bencana alam  yang terjadi di Indonesia meningkat setiap tahunnya sejak 2008 hingga 2016. Diprediksi kemudian ...

Read More »

Diskusi Publik “Debat Kandidat Putaran Kedua: Faktor Utama Kemenangan?”

Bersama ini kami The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bekerjasama dengan Populi Center mengundang Bapak/ Ibu/ Sdr/ Sdri dalam Diskusi Publik  “Debat Kandidat Putaran Kedua: Faktor Utama Kemenangan?”                                                                Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2017 Tempat : Ruang Diskusi The Indonesian Institute Gedung Pakarti Center Lantai 7, Jl. Tanah Abang  III  No 23-27 Jakarta Pusat Pukul : ...

Read More »

Polemik Kewenangan Pembatalan Perda

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Putusan tersebut disampaikan Majelis Hakim MK dalam Sidang Perkara No. 137/ PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada ...

Read More »

Gaduh DPD RI

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akhirnya memutuskan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD RI dan Nono Sampono serta Damayanti Lubis sebagai wakil ketua DPD RI pada, Selasa (4/4/2017) dini hari WIB. Terpilihnya Oso merupakan “akhir cerita” dari kegaduhan yang telah terjadi dalam beberapa waktu terakhir di tubuh lembaga tinggi negara ini. Kegaduhan yang terjadi di tubuh DPD RI ...

Read More »