Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu nadi ekonomi suatu negara. Ketika terjadi guncangan saat pandemi, perputarannya terganggu dan memiliki banyak dampak ke bidang lain. Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah untuk menopang keberlangsungan hidup UMKM dan juga dampak turunannya, seperti ketenagakerjaan dan iklim perbankan.

Salah satu upayanya adalah dengan memberikan alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari restrukturisasi kredit dan subsidi bunga untuk UMKM di Indonesia. Tak hanya itu, sinergi dengan berbagai pihak juga telah dilakukan. Misalnya, dengan asosiasi pedagang, yang juga berkontribusi untuk mengulurkan tangan bagi UMKM yang paling terdampak pandemic, seperti bidang penyedia akomodasi makanan dan minuman, perdagangan besar dan eceran, aktivitas jasa lainnya, industri pengolahan, dan usaha pertanian, kehutanan, serta perikanan.

Kajian Policy Assessment 2022 menunjukkan bahwa realisasi anggaran PEN untuk percepatan pemulihan hingga bulan Juni 2022 merupakan angka yang paling rendah. Hal tersebut dikarenakan oleh ketidakpastian global yang membuat angaran perlindungan sosial yang didahulukan realisasinya. Selain itu, dampak bantuan PEN kepada UMKM dapat terlihat dari posisi penyaluran kredit terhadap lima industri terbesar yang mendominasi perekonomian. Berdasarkan ukuran skala usaha, yang paling banyak melakukan kredit adalah usaha mikro. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran manfaat adalah risiko gagal bayar yang merugikan peminjam dan ketimpangan literasi bagi UMKM dalam informasi ketersediaan pinjaman.

Untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) akan menggelar diskusi publik daring “Hambatan Penyerapan PEN untuk UMKM selama Pandemi”, dengan mengundang sejumlah pihak yang relevan dan kompeten untuk membahas topik ini.

Bahan Diskusi:

1. Bagaimana realisasi anggaran PEN untuk percepatan pemulihan ekonomi tahun 2022?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Kementerian Koperasi dan UMKM dalam penyaluran bantuan kepada pelaku UMKM?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pelaku UMKM untuk mengakses bantuan dari anggaran PEN?
4. Apa saja rekomendasi kebijakan untuk penyerapan PEN yang efektif dan optimal untuk UMKM?

Pengantar diskusi oleh:

1. Eddy Satria, M.A., Deputi Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UMKM
2. Lishia Erza, Komite Pengembangan Wirausaha APINDO UMKM
3. Nuri Resti Chayyani, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute
   

Moderator: Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program

Download Rangkuman dan Materi: