The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Sebagai bagian integral dari proses pembangunan yang komprehensif, mobilitas penduduk di suatu wilayah sudah sejatinya tidak dapat dikesampingkan. Tingginya tingkat mobilitas sebuah daerah sudah sewajarnya harus dikomplementerkan dengan ketersediaan angkutan publik yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Alhasil, eksistensi dari hadirnya transportasi masal merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan proses pembangunan. Berkaca dari tesis tersebut, jika memperhatikan ...

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari lintas Fraksi, termasuk dari Fraksi Partai Golkar, menggalang gerakan #SaveDPR untuk menyelamatkan citra DPR terkait kasus “Papa Minta Saham” yang tengah ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Kejaksaan Agung RI. Gerakan #SaveDPR antara lain menuntut agar Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR. Meskipun tingkat dukungannya masih kurang masif, gerakan ini ...

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MKD dibentuk dengan tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut, MKD ...

The main report in the November 2015 edition of the Indonesian Update is  “Hate Speeches in the Realm of Freedom of Expression”. On economic affairs, it discusses, “Infrastructure and Growth Expectations in Border Areas”. On political affairs, it discusses, “the International Day of Tolerance and the Freedom of Building Houses of Worship in Indonesia”. On social affairs, it talks about, ...

Hampir tiga pekan ini nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto menjadi pembicaraan publik. Bahkan kecaman, desakan mundur hingga pemecatan Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggema di dunia maya. Salah satunya terlihat di situs change.org dimana terdapat 87.081 orang (hingga 7 Desember 2015) yang menandatangani petisi agar Setya Novanto dipecat sebagai Ketua DPR. Skandal yang menyeret nama Setya Novanto ...

Laporan utama Update Indonesia bulan November 2015 kali ini mengangkat judul “Hate Speech dalam Ruang Kebebasan Berpendapat”. Bidang ekonomi membahas “Infrastruktur dan Harapan Pertumbuhan di Perbatasan”. Bidang politik membahas “Catatan Hari Toleransi Internasional dan Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia”. Bidang sosial membahas “Catatan Untuk Tim Delegasi Indonesia Pada COP 21 Paris”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular ...

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan DPR melakukan aksi ‘Mengejar Ketua DPR Setya Novanto’ di Jakarta, Minggu (29/11). Aksi tersebut bertujuan untuk meminta kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR agar membuka seluas-luasnya akses sidang Ketua DPR Setya Novanto kepada publik sebagai transparasi DPR ke rakyat. Munculnya nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, dalam kasus “Papa Minta Saham”, kinerja wakil ...

Kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan minimnya infrastruktur merupakan sedikit potret dari realitas pembangunan yang terjadi di kawasan perbatasan. Kondisi yang memaksa penduduk menjadi terisolir sudah berjalan dalam jangka waktu yang tidak sebentar di daerah tersebut. Tidak heran jika acapkali dijumpai sumber daya yang tersedia di wilayah perbatasan tidak dapat digunakan secara optimal. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan ...

The main report in the October 2015 edition of the Indonesian Update is  “A Look at the Position of the People, the Corporations, and the State in Agrarian Conflicts”. On economic affairs, it discusses  “The Hope for Economic Advancement in the Tourism Sector.” On political affairs, it discusses “Testing the Commitment to Eradicating Corruption in Indonesia”.  On social affairs, it ...

Permasalahan sampah di DKI Jakarta, menjadi perhatian publik beberapa waktu terakhir ini. Sampah banyak menumpuk di sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Hal ini dikarenakan terjadinya larangan truk sampah dari DKI Jakarta menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Larangan beroperasinya truk sampah memunculkan perseteruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dengan DPRD Kota Bekasi terkait Tempat ...