The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

The main report in the June 2015 edition of the Indonesian Update is  “Polemics over Aspiration Funds and Jeopardizing Image of DPR”. On the economy, it discusses “The Problems of Domestic Industries”. On politics, it talks about  “Looking at Political Communications of Jokowi-JK Administration”. On social affairs, it discusses “Questioning Child Labor in Indonesia”. Publication of the Indonesian Update regularly ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk melegalkan pencalonan dari keluarga petahana yang akan berakhir masa jabatannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). MK melalui sidang pembacaan putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015, menganggap aturan yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan konstitusi. Menurut MK, Pasal 7 huruf r Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 ...

Update Indonesia bulan Juni 2015 kali ini mengangkat judul “Polemik Dana Aspirasi dan Pertaruhan Citra DPR”. Bidang ekonomi membahas “Problematika Industri Dalam Negeri”. Bidang politik membahas “Menyimak Komunikasi Politik Pemerintahan Jokowi-JK”. Serta bidang sosial membahas tentang “Menyoal Pekerja Anak di Indonesia”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, ...

Kala peringatan ulang tahun Korpri Jokowi pernah menyerukan supaya aparatur sipil lebih cepat melayani rakyat. Kata Jokowi, aparatur sipil negara segera melakukan perubahan mental dengan menanggalkan mental priayi dan mulai memupuk tradisi melayani rakyat sebagai pamong. Dengan pelayanan yang prima diharapkan mendorong kesejahteraan masyarakat. Begitulah kira-kira. Nah, soal mental birokrasi ini, Brouwer punya cerita. Alkisah, di Inggris ada kecurigaan bahwa ...

Kegiatan Pesantren Ramadhan adalah kegiatan yang jamak kita jumpai pada bulan Ramadhan ini. Umumnya Pesantren Ramadhan diselenggarakan oleh sekolah dan mesjid, dengan peserta anak-anak sekolah, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau pun yang sudah duduk di bangku universitas. Selain institusi formal tersebut, beberapa rumah singgah tempat para pekerja anak di sektor informal juga ...

The main report in the May 2015 edition of the Indonesian Update is “Measuring the Urgency of Revision of Laws on Elections and Political Parties”. On politics, it discusses “Poverty and Political Disputes” and “The Momentum for Evaluating the Work Cabinet”. On social affairs, it discusses “Focusing again on Papua”. Publication of the Indonesian Update regularly with actual themes is ...

Belum lama ini temperatur politik Indonesia kembali meningkat dengan adanya gagasan Dana Aspirasi atau secara aturan disebut dengan ‘Program Pembangunan Daerah Pemilihan’ yang kembali diusulkan oleh DPR. Besaran Dana Aspirasi yang diajukan oleh DPR ialah Rp 20 miliar untuk setiap anggotanya. Artinya apabila ini disepakati maka Negara harus menyediakan anggaran sebesar Rp 200 triliun untuk memenuhi anggaran tersebut. Sebenarnya political ...

Laporan utama Update Indonesia bulan Mei 2015 kali ini mengangkat judul “Menakar Urgensi Revisi UU Pilkada-UU Parpol”. Bidang politik membahas “Kemiskinan dan Pertengkaran Politik” dan “Momentum Evaluasi Kabinet Kerja”. Serta bidang sosial membahas tentang “Fokus (Lagi) ke Tanah Papua”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan ...

Beberapa hari ke depan masyarakat di seluruh dunia akan memasuki Bulan Ramadhan, bulan di mana setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di Indonesia, kedatangan bulan tersebut tentunya akan disambut dengan suka cita bagi setiap yang menjalankannya. Namun, layaknya suatu masalah rutin tahunan, tidak hanya rasa kegembiraan saja yang akan menyambut kedatangan bulan tersebut, melainkan juga naiknya harga-harga kebutuhan pokok, ...

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan membentuk Komite Rekonsiliasi. Komite ini terdiri dari lintas lembaga seperti Kejaksaan Agung, Polri, TNI, Badan Intelejen Nasional, Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM. Komite ini nantinya akan memiliki struktur keorganisasian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Joko Widodo. Mekanisme penyelesaian melalui komite ini ...