The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), ingin membagikan studi tentang “Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia”. Studi yang didukung oleh Atlas Network ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan pada Januari hingga pertengahan Mei 2021, dengan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan. Studi ini bertujuan untuk memahami ...

The May 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the discussion of the Personal Data Protection Bill (RUU PDP), which is still ongoing today. The discussion regarding the PDP Bill is currently still focused on the institutional status of the Personal Data Protection Authority (OPDP). The debate over the position of the PDP supervisory agency has ...

Proses pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi memang dilematis. Pelbagai pihak memperdebatkan mengenai pro dan kontra kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Sejak bulan Januari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim telah memperbolehkan dilaksanakannya PTM, namun pelaksanaannya tergantung pada pemerintah daerah (Pemda), sekolah, dan orang tua. Walaupun begitu, antara Pemda, sekolah dan orang tua pun ...

Update Indonesia edisi Mei 2021 mengangkat laporan utama mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Pembahasan terkait RUU PDP saat ini masih berkutat di soal status kelembagaan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP). Perdebatan soal kedudukan lembaga pengawas PDP mulai menghangat. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memposisikan OPDP ...

The April 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the issue of government debts that has resurfaced recently. Empirical evidence notes that the position of Government debts as of the end of February 2021 was already at IDR 6,361.02 trillion, with a ratio of government debts to Gross Domestic Product (GDP) of 41.10 percent. The government ...

Partai politik memiliki peran penting untuk melakukan konsolidasi rezim demokrasi. Untuk menjalankan perannya dalam masyarakat demokratis, partai politik memainkan beberapa fungsi yang saling terkait. Mengutip V.O. Key dalam Aldrich (2011), fungsi partai politik terdiri dari tiga bagian, yaitu fungsi dalam pemilu, partai sebagai organisasi, dan partai dalam lembaga pemerintahan. Sayangnya, transisi Indonesia menuju rezim demokrasi pasca reformasi menjadi terhambat karena ...

Update Indonesia edisi April 2021 mengangkat laporan utama mengenai utang pemerintah yang kembali menyeruak ke permukaan publik akhir-akhir ini. Bukti empiris mencatat bahwa posisi utang Pemerintah per akhir bulan Februari 2021 sudah berada di angka Rp6.361,02 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,10 persen. Pemerintah harus tetap berhati-hati dalam mengelola utangnya terlebih di tengah pandemi ...

The March 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the polemics over the revision of Law Number 11/2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE). The hope is that the political direction of the ITE Law must be returned to its original purposes. This law should be able to provide protection for the public in accessing ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Johan Budi, menilai pasal-pasal multitafsir atau “karet” dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diperjelas dalam revisi UU tersebut. Tujuannya agar penegak hukum tidak mendefinisikan pasal-pasal sesuai keinginan pihak-pihak tertentu. “Banyak isi UU ITE yang perlu diubah, pasal-pasal yang membatasi kebebasan publik dan pasal-pasal multitafsir perlu diperjelas,” kata Johan ...

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR Johan Budi menilai pasal-pasal multitafsir atau “karet” dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diperjelas dalam revisi UU tersebut, agar penegak hukum tidak mendefinisikan pasal-pasal sesuai keinginan pihak-pihak tertentu. “Banyak isi UU ITE yang perlu diubah, pasal-pasal yang membatasi kebebasan publik dan pasal-pasal multitafsir perlu diperjelas,” kata ...