Update Indonesia edisi April 2021 mengangkat laporan utama mengenai utang pemerintah yang kembali menyeruak ke permukaan publik akhir-akhir ini. Bukti empiris mencatat bahwa posisi utang Pemerintah per akhir bulan Februari 2021 sudah berada di angka Rp6.361,02 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,10 persen. Pemerintah harus tetap berhati-hati dalam mengelola utangnya terlebih di tengah pandemi yang membuat pertumbuhan PDB Indonesia dapat merosot sewaktu-waktu.

Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang pengaturan tentang pemidanaan atau penalisasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena hingga saat ini, masih muncul perdebatan terkait dengan pengklasifikasian UU ITE. Apakah undang-undang ini termasuk dalam kategori administrative law atau administrative penal law. Selain itu, kami membahas tentang babak baru problematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang kembali bergulir. Hal tersebut dimulai dari langkah Presiden Joko Widodo yang menetapkan empat puluh lima Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres) pada 21 Februari 2021 yang lalu.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang rentannya peningkatan aksi terorisme yang melibatkan milenial. Hal ini penting untuk mendorong BNPT sebagai aktor utama penanggulangan terorisme agar dapat mengoptimalkan perannya dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda. Selain itu, kami juga membahas tentang mengenai tata kelola pemerintahan Indonesia yang bernuansa Orwellian yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Sejak Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI, isu negara Orwellian seringkali bergulir sebagai reaksi atas arah kebijakan pemerintah yang menggunakan lembaga kepolisian untuk mengawasi masyarakat. Bentuk penggunaan itu dapat dilihat, misalnya, melalui wacana patroli oleh kepolisian di sosial media.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang dampak dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang telah diterapkan di Indonesia lebih dari satu tahun. Kebijakan yang dilakukan untuk mencegah persebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) tersebut juga diterapkan oleh berbagai negara di dunia. Selain itu, kami membahas tentang fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan yang banyak tertuju pada upaya kuratif. Peningkatan pemanfaatan sistem digital dan penguatan unit UKM Esensial Puskesmas perlu dilakukan agar upaya promotif dan preventif tidak makin tergeser. Selanjutnya, kami membahas tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Pembentukan KNKG tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 44 Tahun 2021 tentang KNKG. Namun, tidak banyak masyarakat maupun pelaku usaha yang mengetahui KNKG. Kemudian, kami juga membahas tentang penghapusan praktik perkawinan anak yang merupakan salah satu target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2030.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [706.04 KB]