The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Kebebasan berekspresi menjadi salah satu isu yang paling mengemuka di tengah refleksi 23 tahun Reformasi di Indonesia. Terlebih, hal ini menjadi keprihatinan bersama ketika maraknya pemidanaan terhadap beberapa aktivis demokrasi yang bersuara kritis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sejatinya diperuntukkan untuk melindungi warga negara di ruang digital. Namun dalam praktiknya, undang-undang tersebut ...

Update Indonesia edisi Juni 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Pemerintah untuk mengubah Undang-Undang (UU) tentang Perpajakan. Salah satu perubahan yang diusulkan oleh Pemerintah adalah terkait dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kenaikan tarif PPN ini diwacanakan untuk diterapkan terhadap produk seperti sembako dan jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, bahkan jasa pendidikan. alasan pemerintah menaikkan tarif PPN ...

Kajian tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dengan tema “Menilik Kebijakan di Masa Pandemi COVID-19 dan Problematika Penyelenggaraan Sektor Publik” hadir dengan subtema menarik dan aktual. Kajian kali ini masih dilatarbelakangi oleh konteks pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Konteks lain yang juga masih menarik untuk diangkat adalah seputar aspek politik dan hukum, baik ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), would like to share a study on Promoting and Protecting Citizens’ Freedom of Expression Towards the Government in Digital Space in Indonesia. This study, supported by the Atlas Network, was conducted using a qualitative approach. Data collection was conducted out from January to mid-May 2021, using the document study method and ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), ingin membagikan studi tentang “Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia”. Studi yang didukung oleh Atlas Network ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan pada Januari hingga pertengahan Mei 2021, dengan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan. Studi ini bertujuan untuk memahami ...

The May 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the discussion of the Personal Data Protection Bill (RUU PDP), which is still ongoing today. The discussion regarding the PDP Bill is currently still focused on the institutional status of the Personal Data Protection Authority (OPDP). The debate over the position of the PDP supervisory agency has ...

Proses pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi memang dilematis. Pelbagai pihak memperdebatkan mengenai pro dan kontra kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Sejak bulan Januari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim telah memperbolehkan dilaksanakannya PTM, namun pelaksanaannya tergantung pada pemerintah daerah (Pemda), sekolah, dan orang tua. Walaupun begitu, antara Pemda, sekolah dan orang tua pun ...

Update Indonesia edisi Mei 2021 mengangkat laporan utama mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Pembahasan terkait RUU PDP saat ini masih berkutat di soal status kelembagaan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP). Perdebatan soal kedudukan lembaga pengawas PDP mulai menghangat. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memposisikan OPDP ...

The April 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the issue of government debts that has resurfaced recently. Empirical evidence notes that the position of Government debts as of the end of February 2021 was already at IDR 6,361.02 trillion, with a ratio of government debts to Gross Domestic Product (GDP) of 41.10 percent. The government ...

Partai politik memiliki peran penting untuk melakukan konsolidasi rezim demokrasi. Untuk menjalankan perannya dalam masyarakat demokratis, partai politik memainkan beberapa fungsi yang saling terkait. Mengutip V.O. Key dalam Aldrich (2011), fungsi partai politik terdiri dari tiga bagian, yaitu fungsi dalam pemilu, partai sebagai organisasi, dan partai dalam lembaga pemerintahan. Sayangnya, transisi Indonesia menuju rezim demokrasi pasca reformasi menjadi terhambat karena ...