The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Kondisi pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) di awal hingga pertengahan tahun ketiga pandemi yang masih belum menentu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada proses pembelajaran yang dijalani oleh para siswa dan guru. Berbagai pelaku pendidikan dituntut untuk dapat bersikap fleksibel dalam menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi Covid-19 yang berkembang di masyarakat. Pemerintah juga terus melakukan penyesuaian Surat Keputusan ...

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu nadi ekonomi suatu negara. Ketika terjadi guncangan saat pandemi, perputarannya terganggu dan memiliki banyak dampak ke bidang lain. Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah untuk menopang keberlangsungan hidup UMKM dan juga dampak turunannya, seperti ketenagakerjaan dan iklim perbankan. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri ...

The July 2022 edition of the Indonesian Update raises a main report on the issue of the implementations of the regulations on social media campaigns for the 2024 Simultaneous General Elections and Regional Head Elections. Reflecting on the 2019 Elections, the arrangement of these rules is needed to maintain democracy in the digital space. On the one hand, the influence ...

Berdasarkan survei yang dilakukan Bloomberg, Indonesia termasuk dalam deretan 15 negara Asia Pasifik yang kemungkinan akan mengalami resesi. Hal tersebut ditanggapi langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, bahwa potensi tersebut masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 3 persen. Sementara itu, Sri Lanka menjadi negara yang paling berpotensi mengalami resesi di tahun 2023 (Indonesia.go.id, 18/07/2022). Sebelumnya, survei Bloomberg menunjukkan bahwa ...

Update Indonesia edisi bulan Juli 2022 mengangkat laporan utama mengenai persoalan aturan pelaksana terkait penyelenggaraan kampanye di media sosial untuk Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Berkaca pada Pemilu 2019, penataan aturan ini dibutuhkan untuk menjaga demokrasi di ruang digital. Pengaruh media sosial dalam kampanye di satu sisi memberikan kesempatan kepada semua partai politik dan kandidat untuk berkompetisi. Akan tetapi, disisi lain ...

Kajian tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dengan tema “Menilik Persiapan Jelang Pemilu Tahun 2024 dan Dinamika Kebijakan di Tahun Ketiga Pandemi Covid-19” hadir dengan subtema menarik dan aktual. Di bidang politik, TII mengangkat beberapa topik terkait kebijakan publik di Indonesia, seperti evaluasi terhadap tim seleksi dan proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ...

Dalam kajian kebijakan tengah tahun 2022, The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) mengangkat beberapa topik mengenai serba-serbi jelang Pemilu 2024. Topik yang diangkat dalam kajian kebijakan tengah tahun kali ini, yaitu evaluasi terhadap tim seleksi dan proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027, yang ditulis oleh Ahmad Hidayah, Peneliti ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) melakukan penelitian secara berkala tentang “Persepsi Anak Muda Terhadap Pemilu 2024”. Tujuan utama penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana preferensi politik anak muda dalam melihat dinamika sosial, politik dan hukum jelang Pemilu 2024. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket (kuesioner). Angket yang digunakan dalam riset ini angket campuran, yaitu ...

The June 2022 edition of the Indonesian Update features a main report on issues related to women’s electability. Although there has been an increase (in which the 2014 election had resulted in 17 percent of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) members being women, while in 2019 the number had reached 21 percent), this has ...

Hasil Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2019 yang lalu masih menyisakan persoalan terkait keterpilihan perempuan yang masih belum mampu mencapai 30 persen. Padahal, sudah terdapat kebijakan afirmasi untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia. Menurut Nadezhda Shvedova, kebijakan afirmasi merupakan alat penting untuk mempertahankan paling tidak 30 persen perempuan agar tetap berada pada tingkat pembuatan keputusan (Shvedova, 2000). Salah satu ...