The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Di penghujung tahun 2012 ini, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali hadir dengan laporan tahunan tentang Indonesia pada tahun terkait, “INDONESIA 2012”.  Salah satu diantaranya adalah mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, beberapa topik yang diangkat, seperti masalah tentang subsidi bahan bakar minyak (BBM); konflik agraria; perempuan dan kemiskinan merupakan masalah-masalah ...

Hari, tanggal       :  Kamis, 13 Desember 2012 Waktu                    :  Pk. 14.00-16.00 wib Tema                      :  Dilema Kebijakan Upah Minimum   Fokus Diskusi     : Latar belakang diberlakukannya upah minimum di setiap negara adalah guna mendorong produktivitas tenaga kerja, serta keberlangsungan hidup buruh itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada ...

JAKARTA – Persoalan upah murah sejatinya sudah dialami sejak orde baru berkuasa. Padahal upah buruh (pekerja) sebenarnya adalah hak pekerja yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Selain itu, upah buruh juga sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk masyarakat ...

The Constitutional Court (MK) made a decision that shocked the public. Through Decision Number 36/PUU-IX/2012 thatreviewedtheconstitutionality of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas (Oil and Gas Law) against the Constitution of 1545, the Court granted partially the petition filed by the petitioners. The decision was accompanied by dissenting opinion of one judge. The court ruled that the ...

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat putusan yang cukup menyita perhatian publik. Melalui Putusan Nomor 36/PUU-IX/2012 yang menguji konstitusionalitas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) terhadap UUD 1545, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Putusan yang disertai dengan dissenting opinion dari salah satu hakim konstitusi ini dalam satu amarnya menyatakan bahwa keberadaan ...

Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) harusnya dibentuk, pada tahun 1999-2001. Karena pada saat itu, undang-undang mengenai pertahanan, maupun keamanan nasional, masih belum ada. Sehingga akan ada rasa rasionalitas yang cukup tinggi untuk membuat sistem mengenai pertahanan dan keamanan tersebut. “Perlu (UU Kamnas dibentuk). Kalau ini (UU Kamnas) hadir diera 1999-2001, mungkin ada rasionalitas yang sangat cukup untuk membuat suatu ...

Mantan Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI (Purn) Sudrajat mengatakan, RUU Keamanan Nasional (Kamnas) merupakan kelanjutan dari UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB). UU PKB, lanjutnya, tidak disahkan Presiden BJ Habibie karena terjadi penolakan besar-besaran dari mahasiswa eksponen 1998. “Penolakan UU PKB mengakibatkan tragedi Semanggi. RUU Kamnas atmosfirnya sama dengan UU yang ditolak mahasiswa. Jangan sampai RUU Kamnas mengulangi ...

Ketua Timja RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang juga anggota komite I DPD Farok Muhammad menyatakan, ada prinsip pembentukan peraturan perundangan yang dilanggar dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas). Hal itu karena di dalam RUU Kamnas terdapat aturan yang sebenarnya sudah tercantum dan diatur di undang-undang lainnya. Sehingga terkesan tumpang tindih, antara RUU Kamnas dengan undang-undang yang sudah ada saat ...

Hari, tanggal         :  Rabu, 14 November 2012         Tema                        :  Dilema Keamanan Nasional   Fokus Diskusi      : Keamanan nasional merupakan elemen melekat dari tujuan penyelenggaraan negara. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah membutuhkan sebuah UU Keamanan Nasional yang mengatur mengenai tataran kewenangan institusi-institusi yang berperan dalam upaya perwujudan keamanan nasional. Ada tiga pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran dibutuhkannya UU Keamanan ...

Dua partai calon peserta pemilu 2014 menyalahkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dikeluarkan oleh KPU atas tidak lolosnya satupun parpol dalam verifikasi administrasi, demikian salah satu kesimpulan diskusi yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute, 11 Oktober 2012 lalu. Narasumber diskusi adalah Indra J. Piliang dari Golkar, Endang Tirtana dari Nasdem. Sedangkan narasumber dari KPU adalah Hadar Gumay, narasumber lain ...