Foto Beritabatavia.com.

Penerapan UU Desa, Budiman Sudjatmiko Siap Dikritik

Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko mengaku siap dikritik atas inisiatifnya menghasilkan Undang-undang Desa yang disahkan oleh DPR RI pada 18 Desember lalu.

Menurut Budiman, pihaknya menilai ada banyak masalah yang muncul ketika UU ini diterapkan. Misalnya apakah UU ini tidak menjadi ladang korupsi baru. ‘Saya menyadari ketika desa menerima alokasi anggaran sebesar Rp 400 juta-Rp 1,2 miliar, menjadi pertanyaan, bagaimana desa mengelola dana tersebut,’ ujar Budiman saat diskusi UU Desa di The Indonesian Institute, beberapa waktu lalu.

Menurut Budiman, hal itu bisa diatur dengan menempatkan pendampingan dari pemerintah pusat, atau menyediakan aparatur sipil negara. ‘LSM juga bisa ikut terlibat, juga para tenaga terlatih yang dibiayai negara,’ jelasnya.

Selain itu, desa juga diberikan otonomi untuk mengatur wilayahnya, melalui musyawarah pembangunan desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Harapannya, desa akan lebih berdaya guna, sehingga nantinya pembangunan tidak terfokus di perkotaan atau kabupaten saja, tapi menyebar ke desa.

Budiman menyebutkan, UU ini akan dibarengi peraturan pemerintah yang dibuat pada Juni 2014.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mendukung gagasan UU Desa ini. Menurut dia, ketimpangan sosial di Indonesia sangat terasa. Pembangunan lebih banyak di Jawa, terutama bagian barat, sehingga infrastruktur di Jawa melebihi daerah lainnya.

‘Tidak heran jika ramai-ramai orang menghuni Jawa. Akhirnya Jawa yang seharusnya menjadi lumbung pangan karena tanahnya 3 kali lebih subur dari wilayah lainnya, harus mengalah dengan industrialisasi,’ jelas Andrinof.

Menurut Andrinof, dia mendukung alasan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan, karena lahan masih sangat luas. ‘Selain itu ada 12 juta lahan menganggur disana, (bukan hutan), jelas Andrinof.

Andrinof yakin, nantinya akan terjadi, desa menjadi sentra ekonomi kecil, yang akan berguna untuk ekonomi nasional, seperti di Taiwan.

Sumber: Beritabatavia.com

Komentar