Kedigdayaan Partai Golkar kian memudar. Kekuatan elektoral partai yang selalu berjaya di pemilu-pemilu era Orde Baru itu kini mulai terancam mengalami masa paceklik politik. Indikasi itu terlihat dari penurunan suara Golkar dari pemilu ke pemilu.
Di pemilu terakhir Orde Baru 1997, Golkar memperoleh kemenangan mutlak dengan capaian suara 74.1 persen dan menurun drastis menjadi 22.3 persen di Pemilu 1999. Persentase suara Golkar anjlok lagi di Pemilu 2004 menjadi 21.5 persen. Posisi Golkar kian terperosok di Pemilu 2009 lalu, menjadi 14 persen.
Partai Golkar juga tersungkur di pilpres 8 Juli 2009 yang menempatkan pasangan JK-Win sebagai juru kunci dengan angka sekitar 12 persen sebagai penyempurna kekalahan Golkar. Selain itu, Partai Golkar juga gagal bertarung di sejumlah pilkada bergengsi, seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Bali.
Involusi Politik
Setidaknya ada empat penyakit internal Golkar yang berpotensi besar menggerus suara Partai Golkar di beberapa pemilu di era reformasi, terutama Pemilu 2009. Pertama, mesin organisasi partai tidak berjalan efektif karena para elite pengurus terlena dan terlalu asyik menikmati kekuasaan. Energi politik para elite terkuras hanya untuk urusan-urusan eksternal, seperti di kabinet dan birokrasi. Sementara urusan internal partai yang sedang membutuhkan perhatian total justru kurang mendapatkan perhatian.
Kedua, faksionalisme elite yang berkepanjangan menyebabkan semakin melemahnya konsolidasi organisasi. Sejak Orde Baru tumbang, perpecahan di Golkar terus terjadi. Di Pilpres 1999, 2004 hingga 2009 elit Golkar tidak pernah bersatu mendukung capres dan cawapres yang dicalonkan partai. Para elite Golkar bahkan saling melemahkan dan tidak saling mendukung. Ketiga, pragmatisme menggerogoti militansi kader Golkar sehingga menyebabkan mesin organisasi partai tidak dapat berjalan optimal.
Keempat, sistem kaderisasi dan rekrutmen partai mengalami pelemahan. Para elit seolah terlalu sibuk berjibaku mencari posisi empuk di pemerintahan. Sementara kaderisasi tidak berjalan efektif. Salah satu akibatnya, banyak kader strategis yang loncat pagar pindah ke partai lain. Selain itu pola rekrutmen kader belum berdasarkan prinsip merit system, terutama dengan menguatnya praktik-praktik nepotisme dalam lingkungan elite Partai Golkar.
Kempat penyakit di tubuh Golkar ini secara sistematis akan mengarah pada kemandekan dan involusi politik. Antropolog Goldenweiser (1936) dan Geertz (1963), menggambarkan involuasi sebagai suatu kondisi yang sudah mapan, namun jika tidak mampu menstabilkan dan mendinamiskan dirinya, maka akan mengalami kerumitan ke dalam (involutive) dan melahirkan kemandekan. Involusi politik ini menggambarkan sebuah proses perubahan yang sebenarnya klise. Artinya secara sepintas terlihat adanya perubahan, tetapi terjadi hanyalah perubahan wajah tanpa perubahan karakter. Kondisi involusi politik inilah yang menyebabkan kekuatan elektoral Golkar semakin menurun dan akan mengalami musin paceklik politik.
Reboisasi Organisasi
Agenda mendesak untuk menyelamatkan Partai Golkar dari bencana involusi dan paceklik politik adalah segera melakukan “penghijauan politik” (reboisasi organisasi) untuk menyelamatkan eksistensi partai di Pemilu 2014. Setidaknya ada delapan agenda penataan ulang (“delapan-re) dalam paket “reboisasi politik” Partai Golkar yang perlu dipertimbangkan jika menginginkan musim “panen politik” di 2014. Pertama, reintropeksi atas kekalahan Partai Golkar di pemilu legislatif maupun pilpres. Karena itu, rapimnas maupun munas ke depan mestinya dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi total atas kekalahan Golkar di pemilu legislatif dan pilpres. Hal itu penting sebagai dasar untk menyusun strategi ke depan.
Kedua, rekonsolidasi dan rekonsiliasi faksi. Semangat kebersamaan seharusnya ditumbuhkan oleh elite dan kader Golkar saat mengalami krisis seperti saat ini. Karena itu, momentum kekalahan ini idealnya justru digunakan seluruh jajaran Partai Golkar untuk melakukan konsolidasi internal dan menata ulang partai ke dalam. Ketiga, revitalisasi ideologi. Agenda ideologisasi diperlukan untuk meningkatkan militansi kader Golkar dalam memajukan partai. Karena, kalau hal itu tidak segera dilakukan, maka pragmatisme kian menggerogoti internal Partai Golkar.
Keempat, regenerasi dan perbaikan sistem kaderisasi. Regenerasi kepengurusan mutlak diperlukan Golkar untuk melakukan penyegaran bagi organisasi partai. Selain itu, Partai Golkar ke depan perlu mengembangkan sistem kaderisasi berbasis spirit kewirausahaan. Karena sudah menjadi trend dimana globalisasi dan pasar bebas mau tidak mau memaksakan sistem politik untuk bisa menerima bahwa kedepan hanya anak muda yang memiliki skil enterpreneurship yang baik mampu bersaing dalam dunia politik. Karena itu, Partai Golkar harus cermat melihat peluang ini.
Kelima, reformasi dan demokratisasi internal, terutama demokratisasi mekanisme rekrutmen di internal partai. Hal itu terkait dengan sejauhmana partai mampu menciptakan prosedur internal yang demokratis dan memperhatikan faktor meritokrasi dalam seleksi, baik di legislatif maupun jabatan publik di tingkat eksekutif. Karena dengan membuka peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap kader untuk mengembangkan karier politiknya akan memberikan insentif bagi kelancaran sirkulasi elit politik di partai.
Keenam, restrukturisasi organisasi. Partai Golkar perlu memperkuat sayap dan onderbouw partai sebagai bagian yang tak terpisah dari struktur kelembagaan partai secara menyeluruh. Karena melalui organisasi tersebut, rekrutmen kalangan tertentu, seperti pemuda dan perempuan akan lebih efektif dan strategis di lakukan. Karena itu, Partai Golkar perlu secara serius memperkuat kelembagaan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) sebagai media potensial bagi partai untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi keanggotaan bagi kelompok perempuan dan pemuda.
Ketujuh, reorientasi kepemimpinan partai. Kepemimpinan partai ke depan dibutuhkan tidak hanya berorientasi ke kekuasaan dan urusan eksternal organisasi, tetapi juga harus fokus memipikirkan urusan internal. Karena itu, kepemimpinan Golkar ke depan, dibutuhkan selain visioner juga sekaligus pemimpin yang transformatif, inovatif dan memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni untuk menata internal organisasi partai.
Kedelapan, reposisi politik, yaitu perubahan dari posisi selalu berada di dalam kekuasaan menjadi di luar kekuasaan (oposisi). Dengan berada di luar pemerintahan, Partai Golkar akan punya ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan pembenahan internal. Mengenai pandangan bahwa Golkar hanya bisa “hidup” di dalam pemerintahan, tampaknya tidak relevan untuk diperdebatkan karena kultur kekuasaan yang dimiliki Golkar selama ini lebih merupakan warisan dari situasi politik otoritarian masa lalu.
Pengalaman berada di dalam pemerintahan selama lima tahun terakhir yang berakhir dengan rontoknya Golkar di Pemilu 2009 patut dijadikan pelajaran berharga. Karena itu, pertimbangan untuk membangun tradisi baru menjadi oposisi perlu dipikirkan, sebab tidak hanya akan menguntungkan Golkar tetapi juga menguntungkan masa depan demokrasi Indonesia. Untuk konteks itu, maka Golkar dibawah kepemimpinan Surya Paloh atau Yuddy Chrisnandi – yang menginginkan Golkar di luar pemerintahan – lebih prospektif menuju panen politik di Pemilu 2014 ketimbang dipimpin Aburizal Bakrie – yang menginginkan Golkar di dalam pemerintahan – agar Partai Golkar tidak mengalami paceklik sesungguhnya di Pemilu 2014.
