Isu-isu sosial, khususnya kemiskinan dan orang miskin telah lama menjadi komoditas dalam kompetis ipolitik, seperti pemilihan umum. Beragam jargon yang tidak asing kerap digunakan untuk mendapatkan suara dan dukungan dari kelompok masyarakat miskin. Sebut saja istilah ekonomi kerakyatan, pelayanan publik gratis dalam bidang Kesehatan dan pendidikan yang sering digembar-gemborkan dalam pelbagai kampanye politik, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan eksekutif. Di satu sisi, kompetisi politik menjadi momentum untuk mendorong perbaikan pelayanan publik, khususnya terkait jaminan sosial bagi masyarakat miskin.

Di sisi lain, hal ini patut diwaspadai agar permasalahan kemiskinan dan kaum miskin tidak hanya menjadi bahan eksploitasi elit politik di masa kampanye. Janji politik harus dipenuhi dan ditagih lewat upaya mendorong proses kebijakan yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Menjadikan isu kemiskinan dan masyarakat miskin sebagai masalah dan perhatian bersama tidak dipungkiri kerap menjadi daya tarik tersendiri dalam kampanye politik. Untuk itu, sangat penting untuk mengemas isu tersebut dengan memperhatikan suara dan kepentingan masyarakat miskin. Hal lain yang patut dipertimbangkan adalah situasi kemiskinan di Indonesia, kebijakan, serta upaya terkait yang telah dan tengah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Salah satu aspek penting terkait upaya penanggulangan kemiskinan adalah melalui penyediaan jaminansosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat miskin. Lewat studi kualitatif (April-Juni 2014) ini, The Indonesian Institute berusaha memberikan analisa komprehensif dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian ini, khususnya terkait penilaian masyarakat miskin Jakarta sebagai studi kasus terkait program jaminan Kesehatan di Indonesia dan harapan terhadap pembangunan kesejahteraan paska PemilihanPresiden 2014.

Hal lain yang kami catat dari temuan penelitian ini adalah pentingnya memiliki pemerintah dengan kepemimpinan yang berkomitmen, memiliki integritas dan kompetensi, didukung berbagai pemangku kepentingan, serta sumberdaya yang memadai, dengan manajeme npublik yang dapat diandalkan, transparan, dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik, khususnya terkait jaminan sosial. Kami mengakui keterbatasan penelitian ini mengingat waktu dan cakupan studi, namun kami berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya dalam upaya mendorong kebijakan jaminan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan yang relevan dengan suara dan kebutuhan masyarakat miskin, serta berkelanjutan.

Salam,

AdindaTenriangke Muchtar
Direktur Program

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [565.88 KB]