Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) setelah rancangannya disiapkan DPR dan pemerintah dalam waktu yang cepat. Undang-undang a quo disahkan lewat satu ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mendapat persetujuan secara aklamasi oleh para anggota rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022 pada Selasa, 18 Januari 2022 (bbc.com, 18/01/2022). Merujuk ...

Perkembangan dunia saat ini mendorong birokrasi berkembang menjadi organisasi modern yang bekerja secara efisien dan efektif. Diharapkan birokrasi menjadi tangguh serta siap menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Namun, hal ini belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Hal inilah yang kemudian disoroti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu. Dalam pembukaan Musyawarah Nasional Korps Pegawai Negeri (Kopri) yang ke-9, ...

Mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang dirilis pada akhir bulan Desember 2021, tertulis bahwa satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% dari kapasitas ruang kelas jika berada di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 atau level 2 dengan memenuhi beberapa syarat. Satuan ...

Resmi disahkan pada Rapat Paripurna ke-13 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa sidang 2021-2022, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kini menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan yang dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, didampingi oleh empat Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Rachmad Gobel, Lodewijk Paulus, dan Muhaimin Iskandar. Resminya RUU IKN menjadi UU IKN menjadi sebuah genderang untuk ...

Sebanyak 101 kepala daerah yang terdiri dari 7 Gubernur, 76 Bupati, dan 18 Wali Kota akan mengalami kekosongan di tahun 2022. Hal ini merupakan dampak dari adanya pemilu serentak, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, berakhirnya periode kepemimpinan para kepala daerah akan dimulai pada bulan ...

Dorongan untuk melakukan revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tampaknya sudah hampir menemukan titik terang. Pasalnya, lewat keterangan tertulis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi mengirimkan Surat Presiden (surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU ITE. Surat tersebut ...

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021, menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi masalah serius. Studi yang dilakukan oleh Kearns et al. (2020) di Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa kekerasan seksual berasosiasi dengan ketimpangan gender di suatu wilayah. Negara bagian di AS yang memiliki Indeks Ketidaksetaraan Gender (Gender Inequality Index/GII) yang tinggi juga memiliki kasus kekerasan ...

Pada akhir tahun ini, pemerintah menargetkan untuk dilakukannya penyederhanaan birokrasi di pemerintah daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, terdapat 493 dari 508 Kabupaten/Kota yang telah mengajukan penyederhanaan struktur organisasinya per 21 Desember 2021 (okezone.com, 22/12/2021). Ada 15 daerah yang belum mengajukan usulan penyederhanaan struktur organisasi, yakni di Sumatera sebanyak 2 Pemda dan Papua sebanyak 13 Pemda. Selanjutnya, masih ada dua ...

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencabut larangan peredaran minyak goreng curah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan yang semula akan diterapkan mulai dari 1 Januari 2022. Dengan adanya pencabutan larangan tersebut, minyak goreng curah dapat diperdagangkan. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan, pada konferensi pers virtual ...

Sepanjang tahun 2021, telah banyak lembaga survei yang merilis hasil temuan terkait pemilu tahun 2024, baik popularitas dan elektabilitas partai politik, maupun calon presiden dan wakil presiden. Misalnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merilis hasil survei dengan judul “Evaluasi Publik terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024” di bulan Februari. Poltracking Indonesia yang juga merilis hasil survei di bulan ...