Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, M. Rifki Fadilah memperkirakan PPKM di Jakarta tak berdampak signifikan pada perekonomian. Karena tidak terlalu berpengaruh pada belanja konsumen masyarakat. Menurutnya, sejumlah penyesuaian di masa pembatasan sosial telah merubah pola konsumsi masyarakat secara digital. “Saya perkirakan dampaknya terhadap belanja konsumen mungkin tidak signifikan seperti pada pembatasan pertama dan kedua (PSBB I dan PSBB II),” ...

Jakarta (29/1). Permasalahan genting yang dihadapi saat ini adalah tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan. Gelombang tingkat pengangguran tersebut juga diperburuk dengan banyaknya lulusan pendidikan vokasional/pendidikan tinggi yang tidak terserap pula di dunia kerja di saat ekonomi sedang resesi. Banyak kebijakan dimunculkan dengan harapan dapat mengatasi hal tersebut, seperti Kartu Prakerja, RUU Ciptaker maupun fungsionalisasi Balai ...

Update Indonesia edisi Januari 2021 mengangkat laporan utama mengenai kondisi ekonomi Indonesia khususnya dari sisi permintaan dan memberikan peta jalan alternatif apa yang dapat diambil untuk keluar dari krisis. Pemulihan ekonomi akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, di sinilah peran pemerintah harus masuk ke pasar dengan justifikasi adanya kegagalan pasar yang harus segera diatasi. Di bidang hukum, ...

Jakarta (28/1). Saat ini, Pemerintah Indonesia jelas-jelas tengah berupaya keras meratakan kurva pandemi virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan mengupayakan pemulihan krisis ekonomi yang ditimbulkannya. Di samping itu, pemerintah juga harus membantu orang tua untuk terus memberikan stabilitas dukungan bagi keluarga mereka melalui jaring pengaman sosial, dengan fokus khusus pada apa yang mereka butuhkan untuk meminimalkan dampak buruk bagi anak-anak. ...

Badan Legislasi (Baleg) telah menyetujui 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 (DPR RI, 2021). Tentu, banyak pro dan kontra yang datang dari sejumlah anggota fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada susunan RUU yang ada di daftar tersebut. Konfigurasi dalam RUU prioritas itu juga belum disahkan saat Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III di Kamis ...

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. PMK tersebut mengatur mengenai kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 12,5 persen pada 1 Februari 2021. Kebijakan ini bukan kali pertama dilakukan pemerintah. Berdasarkan data historis, tarif cukai hasil tembakau telah meningkat 62,04 persen sejak tahun 2015, dengan rincian rata-rata pada 2015 ...

Awal tahun ini muncul kembali wacana melakukan desain ulang bantuan sosial. Persis di tengah-tengah pandemi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menerangkan urgensi untuk menengok kembali implementasi sistem bantuan sosial saat ini dan celah-celah apa yang dapat diperbaiki. Dua fokus yang menjadi perhatian ialah melakukan perbaikan data penerima manfaat yang telah tertera dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ...

Momen perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar secara serentak kemarin, memang dapat dikatakan bukan sekedar pesta demokrasi biasa. Pasalnya, jika dibanding dengan perhelatan sebelumnya, pesta demokrasi inilah yang paling kental akan corak politik dinasti atau kekerabatan. Namun, permasalahan yang mengekori perhelatannya, sekiranya bukan hanya soal itu saja. Jika diperhatikan, terdapat hal lain yang sebenarnya tidak kalah mengkhawatirkan dari ...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik enam menteri baru pada hari Rabu, 23 Desember 2020. Keenam orang menteri tersebut, yaitu pertama, Tri Rismaharani, seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menggantikan koleganya di partai, yakni Juliari Batubara, sebagai Menteri Sosial. Kedua, Sandiaga Uno, tokoh dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang juga mantan calon Wakil Presiden pada Pemilu 2019 ...

Menuju akhir tahun, penangkapan sejumlah pejabat publik di Kementerian Sosial (Kemensos) karena kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu kabar yang mengejutkan publik. Eks Menteri Sosial, Juliari Batubara diduga menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari proyek bansos tersebut. Bansos yang dimaksudkan di sini adalah berupa paket sembako ...