Update Indonesia edisi Juli 2021 mengangkat laporan utama mengenai polemik tentang keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung yang akan dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Namun, pedoman implementasi UU ITE yang dituangkan dalam SKB tersebut belum mampu menyelesaikan keseluruhan permasalahan yang terdapat pada undang-undang tersebut.
Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang pentingnya menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia saat ini. Hal ini berkaca pada kasus pemanggilan oleh rektorat dan peretasan yang menimpa aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM – UI) setelah melakukan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, kami juga membahas tentang perlunya kebijakan afirmasi baru terkait upaya peningkatan representasi perempuan di parlemen, setelah gagalnya revisi UU Pemilu. Selanjutnya, kami membahas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Penguatan keamanan siber harus menjadi prioritas pemerintah Indonesia mengingat begitu besar dampak yang dapat ditimbulkan dari permasalahan siber.
Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang program vaksinasi yang masih harus terus digencarkan oleh pemerintah dan beragam pihak. Karena vaksinasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi tingkat morbiditas dan mortalitas akibat COVID-19, serta menjadi upaya untuk menuju herd immunity. Selanjutnya, kami membahas tentang urgensi pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih berada dalam tahap penyusunan di Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Draf tersebut harus dibahas kembali dari awal karena tidak termasuk dalam kategori RUU carry over.
Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.
Selamat membaca.