Dengan adanya catatan buruk dari desain keserentakan pemilihan umum (Pemilu) di 2019, muncul sejumlah suara dari beberapa pihak yang mengusulkan perubahan pada model keserentakan Pemilu ke depan. Catatan buruk itu, misalnya, berupa kertas suara yang dianggap pemilih terlalu banyak hingga persoalan bobot kerja yang menyebabkan sejumlah penyelenggara ad hoc meninggal dunia. Pewacanaan terhadap alternatif model keserentakaan pemilihan ini bahkan tidak ...

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) begitu penting dalam menyukseskan agenda kebijakan publik. Sejak Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diteken, aspek kinerja menjadi salah satu poin utama peningkatan kualitas ASN. Pemerintah pusat pun mulai menerapkan sistem merit guna memperbaiki manajeman ASN yang bertujuan untuk mendongkrak kinerja yang lebih ...

Pada tanggal 21 Mei yang lalu, Indonesia memperingati 23 tahun jalannya reformasi. Peristiwa yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi presiden mengawali babak awal masa reformasi. Namun, peristiwa ini  tidak berdiri sendiri, terdapat sejumlah peristiwa yang pada akhirnya menjungkal Soeharto dari singgasana yang telah dikuasai selama 32 tahun, salah satunya peristiwa kerusuhan bernuansa SARA pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta ...

The May 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the discussion of the Personal Data Protection Bill (RUU PDP), which is still ongoing today. The discussion regarding the PDP Bill is currently still focused on the institutional status of the Personal Data Protection Authority (OPDP). The debate over the position of the PDP supervisory agency has ...

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal I-2021 pada awal Mei kemarin. Tercatat ekonomi Indonesia kuartal I-2021 terhadap kuartal I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,74 persen (year-on-year/yoy). Kendati demikian, kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan jika dibandingkan kuartal IV-2020 di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar -2,19 persen.  Dengan demikian, agaknya pola pemulihan ekonomi Indonesia akan mengarah ...

Update Indonesia edisi Mei 2021 mengangkat laporan utama mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Pembahasan terkait RUU PDP saat ini masih berkutat di soal status kelembagaan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP). Perdebatan soal kedudukan lembaga pengawas PDP mulai menghangat. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memposisikan OPDP ...

Program Guru Penggerak (PGP) yang menjadi salah satu program dari Kebijakan Merdeka Belajar memang bagus untuk kita dorong dan kita kawal. Namun, untuk mendapatkan perubahan kualitas pendidikan yang lebih menyeluruh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) seharusnya juga melakukan perbaikan pada kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Hal tersebut menjadi penting agar kebijakan yang ditujukan untuk perbaikan kualitas ...

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar mengusulkan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada saat ini, lalu membentuk lembaga antirasuah yang baru. Menurut Zainal, KPK di bawah UU KPK yang baru ini sudah sekarat, hanya berdenyut karena peran satu dua orang yang masih konsisten memberantas korupsi. Zainal memprediksi KPK akan benar-benar khatam pada saat ...

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan kembali dimulai pada Masa Sidang V di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Masa sidang ini akan berlangsung dari tanggal 6 Mei hingga 16 Juli 2021. Sebelumnya, proses pembahasan RUU PDP sudah sempat diperpanjang hingga tiga kali masa persidangan pasca Rapat Kerja (Raker) yang dilaksanakan pada 25 Februari ...

The April 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the issue of government debts that has resurfaced recently. Empirical evidence notes that the position of Government debts as of the end of February 2021 was already at IDR 6,361.02 trillion, with a ratio of government debts to Gross Domestic Product (GDP) of 41.10 percent. The government ...