The October 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the Corruption Eradication Commission (KPK) that named  Deputy Speaker of the House of Representatives (DPR) Azis Syamsuddin a suspect in a corruption case. The Azis case also illustrates the influence of a political official in the handling of corruption cases by anti-corruption institutions in Indonesia. It also ...

Salah satu tantangan kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia terletak pada belum maksimalnya upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru. Pemerintah, utamanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) kurang memberi wadah bagi guru untuk meningkatkan kualitas mereka. Hal tersebut salah satunya terlihat dari minimnya wadah bagi guru untuk membahas masalah pengajaran yang mereka hadapi (Alifia & Pramana, 2021). Selain itu, yang ...

Pada hari Sabtu, 25 Spetember 2021 yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Azis diduga memberikan uang pelicin sebesar Rp3,1 miliar kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin untuk mengurus perkara di Lampung ...

Update Indonesia edisi  bulan Oktober 2021 mengangkat laporan utama mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus korupsi. Kasus Azis juga ikut memberikan gambaran bahwa terdapat pengaruh seorang pejabat politik dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan lembaga anti korupsi di Indonesia. Hal ini juga memberikan peringatan bahwa negeri ini sedang berada ...

Untuk kali pertama sejak Group of Twenty (G20) terbentuk tahun 1999, Indonesia terpilih menjadi Presidensi G20 di tahun 2022. Peresmian jabatan Presidensi Indonesia  akan di berikan dari Italia kepada Indonesia pada 30-31 Oktober 2021 pada acara Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) atau G20 Leaders’ Summit di Roma, Italia. Masa Presidensi dimulai dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, ...

Jelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan untuk melakukan penyederhanaan desain surat suara. Terdapat beberapa alasan mengapa hal ini perlu untuk dilakukan. Pertama, berkaca pada pemilu tahun 2019, maka beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dirasa cukup tinggi yang berdampak pada kelelahan baik secara fisik maupun non-fisik bahkan hingga meninggal dunia (KPU, 2021) Kedua, tingginya angka surat suara ...

Rancangan undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas Prioritas) tahun 2021 yang merupakan usulan dari pemerintah. Perkembangan teknologi informasi yang beriringan dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi di ruang digital merupakan salah satu alasan munculnya RUU PDP. Namun, hingga Masa Sidang I tahun 2021, RUU PDP tak kunjung disahkan. RUU PDP mulai dibahas ...

The September 2021 edition of the Indonesian Update features a main report on the plan of the People’s Consultative Assembly (MPR) to revive the state policy, which is now known as the Principles of State Policy (PPHN). This would certainly be a setback, as in the past, Indonesia had implemented a future development pattern through the GBHN established by the ...

Update Indonesia edisi September 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menghidupkan kembali haluan negara yang kini bernama Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hal ini tentunya menjadi kemunduran, dimana Indonesia pernah menjalankan pola pembangunan berjangka melalui GBHN yang dibentuk oleh MPR. Dan dalam sejarahnya, GBHN dapat dijadikan alasan untuk memakzulkan presiden. Dengan begitu, maka peluang pengulangan sejarah melalui pemakzulan ...

Pada tanggal 30 Agustus 2021 lalu, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) menggelar rapat pleno penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Rapat tersebut menghasilkan draf RUU PKS terbaru, yang berbeda dari draf usulan masyarakat sipil, yang kini berjudul RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Komitmen Baleg untuk melanjutkan pembahasan mengenai RUU PKS patut kita apresiasi. ...