Berdasarkan survei yang dilakukan Bloomberg, Indonesia termasuk dalam deretan 15 negara Asia Pasifik yang kemungkinan akan mengalami resesi. Hal tersebut ditanggapi langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, bahwa potensi tersebut masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 3 persen. Sementara itu, Sri Lanka menjadi negara yang paling berpotensi mengalami resesi di tahun 2023 (Indonesia.go.id, 18/07/2022). Sebelumnya, survei Bloomberg menunjukkan bahwa ...

Update Indonesia edisi bulan Juli 2022 mengangkat laporan utama mengenai persoalan aturan pelaksana terkait penyelenggaraan kampanye di media sosial untuk Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Berkaca pada Pemilu 2019, penataan aturan ini dibutuhkan untuk menjaga demokrasi di ruang digital. Pengaruh media sosial dalam kampanye di satu sisi memberikan kesempatan kepada semua partai politik dan kandidat untuk berkompetisi. Akan tetapi, disisi lain ...

Sejak 14 Juni 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan secara resmi bahwa tahapan pemilu sudah dimulai. Kini, tahapan pemilu berada pada fase persiapan pendaftaran peserta pemilu, di mana partai politik diminta untuk mengunggah berkas pendaftaran melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang sudah dapat diakses sejak 24 Juni 2022. Setelah partai politik mendaftar dan mengunggah berkas melalui SIPOL yang ...

Kajian tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dengan tema “Menilik Persiapan Jelang Pemilu Tahun 2024 dan Dinamika Kebijakan di Tahun Ketiga Pandemi Covid-19” hadir dengan subtema menarik dan aktual. Di bidang politik, TII mengangkat beberapa topik terkait kebijakan publik di Indonesia, seperti evaluasi terhadap tim seleksi dan proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ...

Harapan untuk memunculkan hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan secara paripurna kepada masyarakat tampaknya sulit untuk terwujud. Beberapa pasal kontoversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sempat ditolak oleh publik pada tahun 2019 ternyata tidak dihapus maupun diubah oleh pembentuk undang-undang. Padahal, terdapat potensi tergerusnya nilai demokrasi dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital ketika pasal-pasal ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) melakukan penelitian secara berkala tentang “Persepsi Anak Muda Terhadap Pemilu 2024”. Tujuan utama penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana preferensi politik anak muda dalam melihat dinamika sosial, politik dan hukum jelang Pemilu 2024. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket (kuesioner). Angket yang digunakan dalam riset ini angket campuran, yaitu ...

Hiruk pikuk politik Indonesia dua tahun jelang Pemilu 2024, dipenuhi oleh wacana pembentukan koalisi dan pencarian kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres). Misalnya saja, pada 12 Mei 2022 yang lalu telah terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu yang berisi Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka bersepakat membentuk koalisi untuk mengusung ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi kajian tengah tahun. Salah satu topik kajian tengah tahun kali ini mengangkat judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka Mendorong Penerapan Data Pemilu Terbuka”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII. Studi ini dilakukan dengan ...

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui tujuh orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027. Kedua belas orang yang ditetapkan oleh DPR RI ini sebelumnya telah melalui serangkaian proses seleksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai ...

Pada pertengahan tahun 2022, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah dimulai. Dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) tertulis bahwa pembangunan IKN dilaksanakan berdasar prinsip kesetaraan, keseimbangan ekologi, ketahanan, keberlanjutan pembangunan, kelayakan hidup, konektivitas, dan kota cerdas. Tertera dalam undang-undang tersebut bahwa prinsip kesetaraan ditujukan untuk menciptakan kota dengan peluang ...