Haruskah Kita Khawatir dengan Perlindungan Kebebasan Akademik Indonesia?

Sidang dari Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sedang menjadi perhatian publik dimana siniar-nya yang berjudul ”Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1!”, yang diunggah pada 20 Agustus 2021 dituntut atas pencemaran nama baik oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam siniar ini, dipaparkan penelitian dan observasi dari beberapa lembaga seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraA) terkait legalitas pendudukan lahan oleh Tentara Negara Indonesia (TNI) di area Blok Wabu, Papua untuk kepentingan penambangan gunung emas yang memiliki relasi ekonomi dengan purnawirawan TNI.

Haris dituntut 4 (empat) tahun penjara dan Fatia selama 3,5 (tiga setengah) tahun penjara atas tuntutan “melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi yang memiliki penghinaan, dan atau pencemaran nama baik”. Tim kuasa hukum Haris dan Fatia menyebut penuntutan unu sebagai ”alarm berbahaya bagi situasi demokrasi” (bbc.com, 13/11/2023).

Per tulisan ini dibuat (30/11), sidang Haris dan Fatia telah melalui proses pleidoi Haris dan Fatia. Tidak hanya kebebasan berpendapat, tetapi dalam kasus ini karena objek utamanya adalah hasil penelitian dan observasi, maka kebebasan akademik juga dipertanyakan perlindungannya. Jadi haruskah masyarakat khawatir dengan perlindungan kebebasan akademik Indonesia?

Secara pengaturan, kebebasan akademik utamanya telah diatur dalam Pasal 13 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Konstitusi Indonesia juga menjamin kebebasan akademik dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Selanjutnya, dalam instrumen undang-undang, kebebasan akademik diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Melihat deretan perlindungan kebebasan akademik di atas, sebetulnya Indonesia memiliki payung hukum yang melindungi warga, terutama sivitas akademika, untuk melakukan kegiatan akademis. Namun, kasus pelanggaran kebebasan akademik masih terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Amnesty International berjudul “Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia”, ada sekitar 20 kasus ancaman kebebasan akademik dengan 69 korban dari rentang bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2022. Dalam kasus-kasus yang dinarasikan dalam laporan Amnesty International (2022), kebebasan akademik kebanyakan dilanggar oleh pihak yang memiliki relasi kuasa lebih tinggi seperti pihak kampus. Kasus-kasus yang dinarasikan juga mayoritas karena memiliki substansi yang berhubungan dengan pemerintah atau pemegang kuasa yang lebih tinggi (Amnesty International, 2022).

Berdasarkan laporan Amnesty International (2022), dapat dilihat adanya pola bahwa di Indonesia, pelanggaran kebebasan akademik kebanyakan dilakukan oleh pihak yang punya kuasa lebih tinggi dan pada umumnya atas kegiatan atau konten akademik yang bersifat kritik. Bukan seperti di masa lalu, seperti gereja yang menganggap pengetahuan baru itu sesat seperti bumi itu bundar, tapi sekarang yang dicekal adalah bentuk pengetahuan yang mengandung kritik pada pemegang kekuasaan yang lebih tinggi. Bentuk pelanggaran ini bisa dikategorikan juga sebagai pelanggaran terhadap nilai demokrasi dimana hak kebebasan akademik juga bergandengan dengan hak kebebasan berpendapat yang keduanya adalah elemen dalam demokrasi berdasarkan Resolusi Nomor 2002/46 Komisi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan keberadaan kasus-kasus yang telah disebutkan di atas, walaupun adanya perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penting bagi masyarakat untuk khawatir atas potensi dilanggarnya kebebasan akademiknya, terutama untuk praktisi dan sivitas akademik.

Oleh karena itu, beberapa hal perlu dilakukan. Pertama, mekanisme penegakan hukum yang mumpuni untuk pelanggar kebebasan akademik. Kebebasan akademik dilindungi dalam sejumlah undang-undang bahkan konstitusi dan merupakan unsur dari hak asasi manusia (Human Rights Watch, 2005). Layaknya bagian dari hak asasi manusia, sudah menjadi peran negara untuk melindunginya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, perlu dilakukan edukasi pada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran tentang kebebasan akademik dan cara kerjanya yang akan berdampak jika dibantu juga oleh organisasi masyarakat sipil. Berdasarkan laporan Amnesty International, ada satu kasus di mana pelanggar kebebasan akademik adalah pelaku intimidasi dari sesama warga itu sendiri dalam kasus Constitutional Law Society Universitas Gadjah Mada. Masyarakat luas perlu tahu bahwa kegiatan akademik adalah area di mana aktor-aktornya dapat ”mengejar, mengembangkan, dan menyebarluaskan pengetahuan dan gagasan melalui penelitian, pengajaran, pengkajian, dokumentasi, produksi, penciptaan, dan penulisan” (Paragraf 39 Komentar Umum Nomor 13 ICESCR).

Jika masyarakat sama-sama memahami konsep kebebasan akademik, diharapkan agar masyarakat juga akan bergerak untuk melindunginya karena pemahaman bahwa kebebasan akademik adalah bagian dari demokrasi.

 

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute

christina@theindonesianinstitute.com

Komentar