The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Jakarta: Akademisi sekaligus Pengurus Cabang Istimewa Nadhlatul Ulama (PCINU) Amerika-Kanada, Akhmad Sahal mengatakan pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lebih berbahaya dibanding makar. Sebab menurut Sahal tujuan utama makar adalah menggulingkan negara, sementara tujuan HTI adalah menggulingkan ideologi negara dari Pancasila menjadi Khilafah. “Jadi menurut saya jauh lebih berbahaya daripada makar,” ujarnya dalam diskusi mengenai ‘Konflik Keagamaan dan Hak Asasi Manusia’ di ...

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam Diskusi The INDONESIAN FORUM Seri 41 Dengan Tema:”Konflik Keagamaan dan Hak Asasi Manusia: Pekerjaan Rumah Reformasi yang Belum Tuntas” Hari, Tanggal    :Rabu, 24 Mei 2017 Waktu: Jam 14.00  16.00 WIB Tempat    :Ruang Perpustakaan TII, Gd Pakarti Center Lantai 7, Tanah Abang III  No. 23-27 Jakarta Pusat Pengantar diskusi oleh: Lukman Hakim Saifudin (Menteri Agama ...

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Uji materi UU No.23/2014 terkait kewenangan Mendagri membatalkan Perda diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan kawan-kawan sejak tahun 2015. Laporan utama Update Indonesia bulan April 2017 kali ini mengangkat judul “Siapa Berwenang Membatalkan Perda?”. ...

The initial court session of the case of alleged corruption in the procurement of electronic Identity Card (e-ID) in the period of 2011 to 2012 was held in the Corruption Court at the Central Jakarta District Court. Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) Agus Rahardjo said that he expected no political shocks as a result of the alleged corruption ...

Bedah Buku Tsamara Amany dalam “Curhat Perempuan”: Gaya Generasi Milenial dalam Berpolitik Hari, tanggal : Senin, 17 April 2017 Waktu : 12.00 s/d 16.00 (diawali dengan makan siang) Tempat : Grand Cemara Hotel, Jalan Cemara No. 1- Jakarta Pusat Tsamara Amany merupakan satu dari generasi milineal yang bergulat dengan gaya baru dalam berpolitik. Mungkin ia tidak tertarik untuk berafiliasi dengan ...

Bersama ini kami The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bekerjasama dengan Populi Center mengundang Bapak/ Ibu/ Sdr/ Sdri dalam Diskusi Publik  “Debat Kandidat Putaran Kedua: Faktor Utama Kemenangan?”                                                                Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2017 Tempat : Ruang Diskusi The Indonesian Institute Gedung Pakarti Center Lantai 7, Jl. Tanah Abang  III  No 23-27 Jakarta Pusat Pukul : ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan sejak 21 Oktober 2004. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan, serta lembaga donor nasional maupun internasional. Visi TII adalah menjadi pusat penelitian di Indonesia untuk masalah kebijakan publik ...

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Laporan utama ...

The arrest of Patrialis Akbar by the Corruption Eradication Commission (KPK) on Thursday, January 26, 2017 has shocked many parties. The credibility of the Constitutional Court (MK) is questioned by the public. What is wrong with MK? What needs to be corrected from the Court? The main report in the February 2017 edition of the Indonesian Update is ”  Correcting ...