The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Hari, tanggal      :  Kamis , 27 Juli  2017 Waktu                  :  14.00 s/d 16.00 Tempat                :   Ruang Perpustakaan TII, Gd Pakarti Center Lantai 7, Tanah Abang III                                      No. 23-27 Jakarta Pusat Fokus Diskusi   :  “Perppu Ormas: Ancaman atau Solusi?” Pemerintah  telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ...

In the year 2017, for the first time, Pancasila birthday is commemorated differently from previous years. The birthday of Pancasila was designated as a national day according to Presidential Decree Number 24/2016 on Pancasila Birthday. In a speech to celebrate the birthday of Pancasila on June 1, President Joko Widodo (Jokowi) highlighted the challenge faced by the nation and the ...

Di tahun 2017 ini, untuk pertama kalinya hari kelahiran Pancasila diperingati berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari besar nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.Pada pidato upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti tantangan berbangsa dan bernegara hari ini. Tantangan tersebut adalah menguatnya sikap intoleran dari ...

The Constitutional Court (MK), through MK Decision Number 137/PUU-XIII/2015, annulled the rules on the authority of the Minister of Home Affairs (Mendagri) to cancel local government regulations (Perdas). The judicial review of Law No. 23/2014 on the authority of the Mendagri to revoke Perda was submitted by the Association of District Governments of Indonesia (Apkasi) and friends in 2015. The ...

JAKARTA, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Zihan Syahayani menyebut bahwa pluralitas masyarakat Indonesia mendatangkan dampak positif dan negatif. “Pluralitas Indonesia di satu sisi punya kontribusi ke kesejahteraan. Tapi disisi lain, pluralitas itu juga menempatkan Indonesia mudah berkonflik, konteksnya agama,” kata Zihan di Jakarta, Rabu (24/5/2017). Ia menjelaskan bagaimana pluralitas dalam konteks agama itu justru mudah menyulut emosi banyak orang ...

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Zihan Syahayani mengusulkan agar ada bentuk hukuman lain selain penjara bagi mereka yang terjerat kasus penodaan agama. Hal itu disampaikannya dalam diskusi “Konflik Keagamaan dan HAM: Pekerjaan Rumah Reformasi yang Belum Tuntas” di Gedung Pakarti Center, Jakarta, Rabu (24/5/2017). “Terlepas pasal penodaan agama itu dihapus atau tidak, perlu memasukkan jenis pidana ...

Jakarta: Ujaran kebencian menempati urutan pertama bentuk penodaan agama di yang terjadi pada 2015. Ada 24 pelanggaran berupa ujaran kebencian yang terjadi. Hal ini terlihat dalam laporan tahunan Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) The Wahid Institute 2015. Mereka mencatat ada 12 jenis pelanggaran yang terjadi. Selain ujaran kebencian, jenis pelanggaran lain adalah pembatasan, pelarangan, dan penyegelan rumah ibadah yang mencapai 16 ...

Jakarta: Kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menimbulkan beragam pandangan. Satu kelompok menegaskan bahwa agama harus dibela, di sisi lain ada kelompok yang membela Ahok, termasuk di dalamnya ada umat Muslim. Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Zihan Syahayani berpendapat, isu agama ibarat dua sisi mata uang, bisa mempersatukan tapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan. “Di satu sisi isu ...

JAKARTA – Kandidat peraih Doctor of Philosophy (PhD) di Pennsylvania University Amerika Serikat, Akhmad Sahal mempertanyakan keabsahan Hizbut Thahir Indonesia (HTI) sebagai organisasi massa yang resmi dibubarkan oleh pemerintah. Ia mengungkapkan Hizbut Thahir merupakan partai politik transnasional yang masuk ke Indonesia sebagai organisasi massa. “Yang perlu dipertanyakan adalah HTI apakah ormas atau organisasi politik. Padahal mereka adalah organisasi politik transnasional. Mereka ...

Jakarta: Akademisi sekaligus Pengurus Cabang Istimewa Nadhlatul Ulama (PCINU) Amerika-Kanada, Akhmad Sahal mengatakan pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lebih berbahaya dibanding makar. Sebab menurut Sahal tujuan utama makar adalah menggulingkan negara, sementara tujuan HTI adalah menggulingkan ideologi negara dari Pancasila menjadi Khilafah. “Jadi menurut saya jauh lebih berbahaya daripada makar,” ujarnya dalam diskusi mengenai ‘Konflik Keagamaan dan Hak Asasi Manusia’ di ...