The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Kuartal pertama tahun 2013 dunia hukum dikejutkan oleh berbagai kasus yang perlahan-lahan mulai diungkap oleh KPK. Suap terkait impor daging sapi langsung menjerat mantan Lutfi Hasan Ishaq (mantan Presiden PKS) menjadi tersangka. Nasib serupa dialami oleh Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang menjadi tersangka pada kasus gratifikasi terkait pembangunan kompleks olahraga di Bukit Hambalang. Dua kasus ini menjadi ...

Tahapan Pemilu 2014 terus bergulir, setelah proses verifikasi yang menghasilkan sepuluh parpol yang akan menjadi kontestan, maka tahapan selanjutnya adalah penyusunan daftar calon anggota legislatif (caleg). Proses ini akan dimulai pada bulan April dan kemudian akan ditetapkan pada Agustus 2013. Geliat tahapan ini mulai terlihat, jelang pendaftaran caleg banyak parpol yang melakukan manuver untuk merekrut berbagai macam kalangan untuk menjadi ...

Momentum pergantian tahun dimanfaatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merilis jumlah UU yang diuji sepanjang tahun 2012. Rilis tersebut menyebutkan bahwa di tahun 2012 terdapat kenaikan 8,7% jumlah UU yang dikabulkan permohonan pengujiannya  jika dibandingkan tahun 2011. Hal ini menunjukan kualitas legislasi yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Beban legislasi DPR RI dan pemerintah yang tercermin dari jumlah RUU yang ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) ingin berbagi hasil studi literatur kami  (Juli-Desember 2012) mengenai “Pembiayaan Perubahan Iklim di Indonesia: Pemetaan Sumber, Mekanisme Penyaluran dan Penerima Manfaat Dana-Dana Terkait Perubahan Iklim” Masalah perubahan iklim merupakan masalah yang kompleks dan saling terkait dengan aspek-aspek kehidupan yang lain. Masalah ini juga menjadi masalah bersama baik di tingkat nasional, regional, ...

Di penghujung tahun 2012 ini, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali hadir dengan laporan tahunan tentang Indonesia pada tahun terkait, “INDONESIA 2012”.  Salah satu diantaranya adalah mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, beberapa topik yang diangkat, seperti masalah tentang subsidi bahan bakar minyak (BBM); konflik agraria; perempuan dan kemiskinan merupakan masalah-masalah ...

Hari, tanggal       :  Kamis, 13 Desember 2012 Waktu                    :  Pk. 14.00-16.00 wib Tema                      :  Dilema Kebijakan Upah Minimum   Fokus Diskusi     : Latar belakang diberlakukannya upah minimum di setiap negara adalah guna mendorong produktivitas tenaga kerja, serta keberlangsungan hidup buruh itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada ...

JAKARTA – Persoalan upah murah sejatinya sudah dialami sejak orde baru berkuasa. Padahal upah buruh (pekerja) sebenarnya adalah hak pekerja yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Selain itu, upah buruh juga sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk masyarakat ...

The Constitutional Court (MK) made a decision that shocked the public. Through Decision Number 36/PUU-IX/2012 thatreviewedtheconstitutionality of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas (Oil and Gas Law) against the Constitution of 1545, the Court granted partially the petition filed by the petitioners. The decision was accompanied by dissenting opinion of one judge. The court ruled that the ...

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat putusan yang cukup menyita perhatian publik. Melalui Putusan Nomor 36/PUU-IX/2012 yang menguji konstitusionalitas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) terhadap UUD 1545, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Putusan yang disertai dengan dissenting opinion dari salah satu hakim konstitusi ini dalam satu amarnya menyatakan bahwa keberadaan ...

Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) harusnya dibentuk, pada tahun 1999-2001. Karena pada saat itu, undang-undang mengenai pertahanan, maupun keamanan nasional, masih belum ada. Sehingga akan ada rasa rasionalitas yang cukup tinggi untuk membuat sistem mengenai pertahanan dan keamanan tersebut. “Perlu (UU Kamnas dibentuk). Kalau ini (UU Kamnas) hadir diera 1999-2001, mungkin ada rasionalitas yang sangat cukup untuk membuat suatu ...